Oleh: Faozan Amar*)
Dalam pandangan Islam, halal bukan sekadar soal boleh atau tidaknya suatu produk dikonsumsi. Halal adalah bagian dari ikhtiar menjaga keberkahan hidup, melindungi keselamatan jiwa, dan memastikan harta diperoleh serta digunakan secara bermartabat.
Pengalaman penulis berdialog langsung dengan Direktorat Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI dalam forum bertajuk "Sinergisitas, Konsolidasi, dan Kolaborasi Jaminan Produk Halal" beberapa hari lalu menegaskan hal ini. Masyarakat sipil (civil society) berperan sebagai fondasi penting dalam membangun ekosistem halal nasional.
Tulisan berikut merupakan bagian dari pokok-pokok pikiran yang disampaikan dalam forum tersebut dan sekaligus refleksi atas kebijakan negara dalam menghadirkan maslahah ‘ammah melalui sistem jaminan produk halal.
Negara, dalam perspektif Islam, berperan sebagai ra’in, pengurus urusan publik, yang bertanggung jawab melindungi hak-hak masyarakat. Di Indonesia, komitmen tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Hingga 2024, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menerbitkan hampir dua juta sertifikat halal, dengan mayoritas penerima berasal dari pelaku usaha mikro dan kecil.
Di sisi lain, nilai ekspor produk halal Indonesia pada 2023 tercatat mencapai sekitar 50 miliar dolar Amerika Serikat. Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan halal bukan hanya berdimensi ibadah, tetapi juga menjadi instrumen strategis penguatan ekonomi nasional.
Bagaimanapun, Islam juga mengajarkan bahwa tanggung jawab menjaga kemaslahatan tidak hanya berada di pundak negara. Prinsip amar ma’ruf nahi munkar meniscayakan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga nilai dan etika publik.
Dalam konteks inilah, civil society, organisasi-organisasi masyarakat (ormas) Islam, pesantren-pesantren, perguruan-perguruan tinggi, komunitas-komunitas UMKM, dan lembaga-lembaga sosial, memegang peran kunci dalam menyempurnakan kebijakan negara.
Azyumardi Azra (2015) menegaskan bahwa negara tidak mungkin bekerja sendirian. “Partisipasi masyarakat sipil merupakan syarat bagi kebijakan publik yang efektif,” tulisnya.
Pesan ini relevan dengan pembangunan ekosistem halal yang tidak cukup bertumpu pada regulasi administratif, tetapi membutuhkan kesadaran kolektif umat.
Tantangan terbesar ekosistem halal saat ini terletak pada aspek literasi. Data Bank Indonesia (2023) menunjukkan, Indeks Literasi Ekonomi Syariah Indonesia baru mencapai 28,01 persen.
Artinya, masih banyak masyarakat yang memahami halal sebatas label, belum sebagai sistem nilai yang mencakup proses produksi, distribusi, dan etika usaha. Di sinilah civil society berperan sebagai jembatan antara kebijakan negara dan pemahaman umat.
Penelitian Sucipto dkk. (2020) menunjukkan bahwa edukasi halal berbasis komunitas lebih efektif meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dibandingkan sosialisasi formal semata. Pendekatan ini sejalan dengan dakwah bil hal, menyampaikan nilai Islam melalui praktik nyata dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Dengan cara ini, kebijakan negara menjadi lebih membumi dan diterima oleh umat.
Selain edukasi, civil society juga berperan penting dalam pendampingan teknis. Kebijakan sertifikasi halal self-declareyang digulirkan pemerintah merupakan bentuk taysir (kemudahan) bagi UMKM. Studi dalam Journal of Halalology (2021) mencatat bahwa UMKM yang mendapat pendampingan dari organisasi masyarakat mampu menyelesaikan proses sertifikasi hingga 40 persen lebih cepat. Sinergi ini membuktikan bahwa kolaborasi negara dan masyarakat sipil dapat mempercepat terwujudnya ekosistem halal yang inklusif.
Pakar ekonomi Islam M Umer Chapra menegaskan bahwa pembangunan dalam Islam tidak semata mengejar pertumbuhan, melainkan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan. “Kesejahteraan menuntut sinergi antara kebijakan negara dan kesadaran sosial,” tulis Chapra (2001). Perspektif ini menempatkan civil society sebagai mitra strategis negara dalam pembangunan ekonomi berbasis nilai.
Dalam ekonomi halal, kepercayaan (amanah) menjadi fondasi utama. Karena itu, pengawasan sosial juga menjadi bagian penting. Tariq Ramadan mengingatkan bahwa regulasi tanpa kesadaran etis akan kehilangan makna. “Etika publik hanya hidup jika dijaga oleh masyarakat itu sendiri,” ujarnya (Ramadan, 2009). Pengawasan berbasis komunitas justru memperkuat legitimasi kebijakan halal negara.
Pandangan tersebut sejalan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir (2018) yang menekankan pentingnya sinergi negara dan masyarakat dalam membangun peradaban. “Negara yang kuat membutuhkan masyarakat sipil yang berdaya dan berakhlak,” ungkapnya.
Ke depan, penguatan ekosistem halal nasional memerlukan kebijakan yang semakin menegaskan kolaborasi ini: dukungan anggaran bagi pendamping halal dari unsur masyarakat, peningkatan kompetensi berbasis standar nasional, serta penguatan sistem digital pengawasan halal berbasis komunitas.
Dengan langkah tersebut, kebijakan halal tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memberdayakan umat dan memperkuat ekonomi bangsa.
Pada akhirnya, keberhasilan ekosistem halal tidak diukur dari banyaknya sertifikat semata, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut menghadirkan keberkahan dan keadilan ekonomi. Ketika negara menjalankan amanah kebijakan dan civil society menghidupkan kesadaran umat, halal akan menjadi identitas ekonomi Indonesia yang berdaya saing sekaligus bermartabat.
*) Faozan Amar adalah associate professor Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka). Ia kini menjabat Direktur Eksekutif Al Wasath Institute.
Ikuti Whatsapp Channel Republika