Oleh : KH M Cholil Nafis PhD, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Lima puluh tahun adalah usia yang tidak hanya menandai kematangan, tetapi juga menguji konsistensi dalam menjalankan amanah sejarahnya. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI), setengah abad bukan sekadar rentang waktu, tetapi rekam jejak pengabdian yang membentang dari mimbar ke kebijakan publik, dari ruang fatwa ke panggung kebangsaan.
Berdiri sejak 1975, MUI telah menjadi jembatan antara umat dan negara, antara aspirasi keagamaan dan kebutuhan kebangsaan.
Kini, ketika usia emas itu tiba, MUI berada di persimpangan zaman yang penuh tantangan. Perubahan sosial berjalan cepat, teknologi menggeser struktur otoritas, ekonomi global memengaruhi kesejahteraan domestik, dan dinamika politik kerap menguji kebijaksanaan.
Dalam konteks inilah, Musyawarah Nasional MUI XI 2025 tak boleh dipandang sebagai acara rutin pergantian kepengurusan belaka. Ini merupakan momentum strategis untuk meneguhkan komitmen khidmah para ulama dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.
Menata arah khidmah
Pada titik ini, MUI membutuhkan arah khidmah yang lebih kokoh dan berdampak besar untuk lima puluh tahun ke depan. Ada lima sektor strategis yang harus diperkuat sebagai pijakan utama dalam menegaskan kembali khidmah ulama bagi umat dan bangsa.
Pertama, penguatan pelayanan keumatan. Khidmah MUI di sektor ini terwujud melalui empat fokus utama: pelayanan, perlindungan, pemberdayaan, dan persatuan umat.
Dalam pelayanan, MUI hadir sebagai khadim al-ummah yang memberi panduan keagamaan, bimbingan moral, dan fatwa agar umat dapat mengamalkan ajaran Islam secara benar, moderat, dan selaras dengan Pancasila dan UUD 1945.
Pada aspek perlindungan, MUI menjaga hak-hak umat dari paham akidah yang menyimpang, produk tidak halal, praktik ekonomi ribawi, hingga tindakan merusak lingkungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika