REPUBLIKA.CO.ID,
Oleh: Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina
Kita tidak perlu kaget dengan kejutan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang lagi-lagi mengguncang dunia. Trump sedang sangat desperate dan putus asa. Ibarat orang akan tenggelam, apa pun ia coba raih untuk tetap mengapung, termasuk ranting kecil yang rapuh sekalipun. Tidak peduli apakah negara besar atau negara kecil dengan ekonomi rentan, Trump coba tekan dan ambil untung daripadanya.
Sesungguhnya benang merah dari seluruh kebijakan Trump, termasuk reciprocal tariff, adalah menyelamatkan fiscal Amerika Serikat (AS); sesuatu yang secara konsisten muncul dalam setiap pidato Trump. Puncaknya, dalam pidato State of the Union yang baru lalu, Trump menjanjikan akan mewujudkan anggaran berimbang (balance budget) atau defisit nol persen PDB dalam masa pemerintahannya.
Kondisi Amerika memang menakutkan. Tahun ini diperkirakan budget deficit mencapai 1,1 triliun dolar AS, atau 6,2 persen PDB dan diprediksikan akan tetap berada dikisaran lima persen hingga hampir satu dekade kedepan. Dengan cara-cara normal, total utang AS akan melejit dari 36 triliun dolar AS (2025) menjadi 57 triliun dolar AS (2034); dalam situasi ini kebangkrutan fiskal sudah di depan mata. Barangkali, dalam kaca mata Trump, menjadi tidak normal adalah sesuatu yang normal saat ini.
Apa pilihan Trump? Menaikkan pajak adalah hal yang tidak mungkin karena bertentangan dengan prinsip Partai Republik yang pro small government (pajak rendah). Sehingga langkah yang diambil Trump adalah dengan menaikkan tarif, yang di mata Pemerintah Federal esensinya sama dengan menaikkan pajak. Rakyat AS yang harus membayar pajak terselubung tersebut dengan membeli barang impor dengan harga lebih mahal.
Sesungguhnya tarif hampir identik dengan pajak. Bedanya, rakyat tidak marah karena ini bisa dinarasikan sebagai kebijakan menyelamatkan industri dan lapangan kerja bagi rakyat AS. Kendatipun dalam realitanya nanti tariff tidak akan mampu membangkitkan industri manufaktur AS yang sudah lama terlelap karena tidak efisien dan biaya produksi yang teramat mahal.
Bagi dunia, langkah Trump akan berakibat pada perlambatan ekonomi yang masif. Bisa dipastikan IMF, World Bank, OECD dan berbagai lembaga international lainnya akan segera melakukan revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Risiko investasi global akan semakin tinggi, sehingga attitude “fly to quality” kembali terjadi, dimana investor merelokasi investasi ke alternatif yang lebih aman. Sudah barang tentu emas, surat utang pemeritah, dan aset berdenominasi hard currency menjadi tujuan. Ekonomi banyak negara akan terdampak, baik melalui transmisi perdagangan dan/atau investasi. Harga saham dunia akan semakin volatile dengan trend menurun; nilai tukar mata uang banyak negara pun akan menunjukkan perilaku yang sama.
Bagi Indonesia, pertumbuhan ekonomi akan terpengaruh dimana impian untuk tumbuh lima persen tahun ini semakin tidak realistis. IHSG akan semakin volatile dan cenderung melemah, terutama untuk beberapa sektor berorientasi ekspor. Sejalan dengan itu, Rupiah akan tertekan dan cenderung melemah. Upaya refinancing utang dan utang baru sebesar Rp 800 T dan Rp 700 T di tahun ini tidak akan mudah, selain kebutuhan akan return yang lebih menarik, kita juga menghadapi pasar yang semakin berat.
Mengingat ekspor kita ke AS didominasi oleh produk industri padat karya (sepatu, TPT, produk karet, alat Listrik dan elektronik), maka tekanan PHK akan semakin kuat.
Langkah Trump adalah langkah unilateral yang brutal dengan motif menyelamatkan keuangan negara. Sebelum pengumuman kebijakan reciprocal tariff dilakukan, berbagai negara telah mencoba melakukan negosiasi, termasuk India, Vietnam dan Korea Selatan yang mempunyai lobbyist kuat di Washington DC. Tetapi mereka gagal total, negara-negara itu seperti sedang menghadapi tembok beton. Dalam konteks ini, upaya negosiasi bukan pilihan yang mungkin dilakukan, termasuk oleh Indonesia, paling tidak dalam setahun sampai dua tahun kedepan. AS sedang dalam survival mood, apalagi kemampuan lobby kita sangat terbatas.
Lalu apa langkah yang perlu dilakukan Indonesia dalam waktu dekat? Ada tujuh langkah yang perlu diprioritaskan. PERTAMA, Indonesia perlu memperkuat cadangan devisa untuk menghadapi rally “perang mata uang” yang panjang. Kebijakan devisa hasil ekspor perlu segera diterapkan dengan tuntas. KEDUA, kita perlu melakukan rekalibrasi APBN, program boros anggaran perlu dikurangi untuk memprioritaskan program jangka pendek yang berdampak langsung pada daya beli dan penciptaan lapangan kerja. Demand dari dalam negeri perlu distimulus untuk menggantikan demand dari LN yang berpotensi menurun.
KETIGA, pengetatan impor legal dan penghentian impor illegal secara total. Selain menciderai produsen dalam negeri, ini juga membuat negara kehilangan potensi pendapatan. KEEMPAT, penguatan industri jasa keuangan, terutama Perbankan dan Pasar Modal, untuk mampu berperan sebagai shock absorber bagi semakin tingginya ketidakpastian ekonomi dunia. KELIMA,
Pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan komprehensif yang kongkrit dan realistis serta dinarasikan dengan baik. Berbagai kalangan masih belum melihat dengan jelas ke mana ekonomi negeri ini akan dibawa oleh Pemerintahan Prabowo.
KEENAM, memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi dengan berbagai negara dengan memanfaatkan sentimen “perasaan senasib”, termasuk dengan EU, ASEAN, India, Timur Tengah, bahkan Afrika dan Amerika latin. KETUJUH, membentuk tim negosiasi yang disiapkan untuk bernegosiasi dengan AS saat kondisi sudah memungkinan.
Jalan ke depan tidak akan mudah; akan mendaki, berliku, licin dan berangin. Kehandalan kepemimpinan Pak Prabowo dan soliditas kabinet diuji bukan oleh kondisi nyaman, tetapi oleh kondisi penuh gejolak seperti saat ini. Rakyat menunggu langkah brilliant Pak Prabowo dalam “melakukan tujuh langkah menuju langit ketujuh”. Semoga bangsa kita selalu diberi kemudahan dalam melangkah. Amien.
Ikuti Whatsapp Channel Republika