Rabu 15 Nov 2023 17:22 WIB

Melawan Perlambatan Ekonomi

Paket kebijakan yang dikeluarkan diharapkan bisa menciptakan pertumbuhan.

Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. (ilustrasi)
Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID,

Oleh Satria Karika Yudha, Jurnalis Republika 

Tantangan ekonomi semakin berat. Konflik geopolitik global, lonjakan harga pangan, hingga melemahnya kinerja perdagangan dunia, membuat ekonomi Indonesia melambat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sejak kuartal IV 2021 kembali ke level lima persen setelah sebelumnya dihantam pandemi, tumbuh 4,94 persen pada kuartal III 2023 (yoy). Angka pertumbuhan itu lebih rendah dibandingkan kuartal II 2023 yang sebesar 5,17 persen (yoy).

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut perlambatan ekonomi pada kuartal III dibandingkan kuartal sebelumnya merupakan pola tahunan alias kerap terjadi. Akan tetapi, perlambatan ini harus dilawan agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh di angka lima persen pada tahun ini. 

Ada sejumlah hal yang perlu diwaspadai pemerintah dari data pertumbuhan ekonomi kuartal III 2023. Data BPS menunjukkan sejumlah mesin pertumbuhan melambat cukup dalam. Kinerja ekspor barang dan jasa tercatat minus 4,26 persen, semakin melambat dari kuartal II yang minus 2,97 persen.

Perlambatan itu akibat menurunnya permintaan global, sehingga kinerja ekspor menurun. Ekonomi sejumlah negara mitra dagang utama Indonesia, seperti Cina, melambat. 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, pemulihan ekonomi Cina pasca-Covid-19 tidak sesuai ekspektasi. Pelemahan ekonomi Cina bahkan disebut bersifat jangka menengah-panjang karena faktor struktural. Faktor struktural yang dimaksud adalah krisis sektor properti hingga pengangguran usia muda yang tinggi.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah konsumsi masyarakat. Meski tingkat konsumsi kuartal III 2023 masih di level lima persen, tepatnya 5,06 persen, namun lajunya melambat dibandingkan kuartal II 2023 (5,22 persen) dan kuartal III 2022 (5,39 persen).

Tingkat konsumsi masyarakat penting dijaga karena menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi domestik. Lebih dari 50 persen penyumbang pertumbuhan adalah konsumsi.

Berbagai kondisi itu disikapi pemerintah dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan. Tujuannya untuk meredam dampak pelemahan ekonomi global terhadap ekonomi domestik dan meningkatkan permintaan serta daya menjaga beli di dalam negeri. 

Salah satu hal yang diwaspadai pemerintah adalah dampak fenomena el nino terhadap inflasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparannya beberapa waktu lalu menyampaikan, inflasi volatile food dalam tren meningkat. Harga beras sepanjang Januari-3 November 2023 tercatat meningkat 18,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Dari sisi pasokan, pemerintah merespons dengan melakukan stabilisasi melalui penyaluran beras SPHP dan program gelar pangan murah. Pemerintah juga mengimpor beras untuk menjaga ketersediaan pasokan di tengah berkurangnya produksi.

Adapun dari sisi permintaan, bantuan pangan digelontorkan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan. Untuk bantuan beras, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) diberikan sebanyak 10 kg beras. Jumlah anggaran bantuan beras sejak Maret hingga akhir 2023 mencapai Rp 18,6 triliun.

Ada juga bantuan langsung tunai el nino bagi 18,8 juta KPM dengan nilai 200 ribu per bulan, yang dibagikan selama dua bulan pada November-Desember 2023.

Langkah lainnya dengan mengoptimalkan peran UMKM untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Realisi KUR ditargetkan bisa mencapai Rp 297 triliun hingga akhir tahun. 

Adapun hingga September 2023, realisasinya sebesar Rp 177,5 triliun. Percepatan dilakukan melalui program weekend banking

Pemerintah juga memberikan stimulus untuk sektor properti. Beberapa stimulus itu adalah pemberian pajak penjualan (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk rumah harga di bawah Rp 5 miliar hingga 2024.

Ada pula bantuan biaya administrasi bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jumlah bantuan sebesar Rp 4 juta per rumah yang digulirkan hingga tahun depan. 

Pemerintah pun menambah target bantuan rumah sejahtera terpadu (RST) sebanyak 1,8 ribu unit untuk November-Desember 2023. Bantuan  RST sebesar Rp 20 juta per rumah. Total anggaran yang disiapkan untuk memberi stimulus di sektor perumahan sebesar Rp 700 miliar untuk tahun ini dan Rp 2,96 triliun untuk tahun depan.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dampak ketidakpastian global dapat membuat ekonomi Indonesia tumbuh 4,99 persen dari asumsi sebesar 5,09 persen pada tahun ini. Paket kebijakan yang dikeluarkan diharapkan bisa menciptakan pertumbuhan sebesar 0,05 persen, sehingga ekonomi Indonesia pada 2023 dapat tumbuh di angka 5,04 persen.

Semoga saja, program-program yang telah dicanangkan pemerintah dapat dieksekusi dengan baik dan cepat, sehingga perlambatan ekonomi tak berlanjut pada kuartal IV 2023.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement