Oleh : Teguh Firmansyah, Jurnalis Republika.co.id
REPUBLIKA.CO.ID, Setelah 20 tahun, pasukan AS akhirnya meninggalkan pangkalan militer di Bagram, Afghanistan. Pangkalan ini boleh dibilang sebagai salah satu simbol kekuatan militer AS di sana.
Pangkalan itu sempat menjadi sorotan publik dunia karena dianggap sebagai tempat penyiksaan yang dilakukan oleh tentara Paman Sam. Seperti kasus yang dialami oleh Habibullah dan Dilawar. Keduanya disiksa dengan diikat di langit-langit lalu dipukuli hingga dilaporkan meninggal.
Dengan beragam sorotan dari dalam dan luar negeri, Washington akhirnya menutup lokasi tahanan di pangkalan militer tersebut pada 2014 lalu.
Kisah penjara di Pangkalan Bagram didirikan hanya salah satu bagian dari lembar perjalanan AS di Afghanistan. Berawal dari serangan terhadap World Trade Centre di New York, AS melancarkan agresinya ke Afghanistan pada Oktober 2001.
Pasukan AS menyerang dan menyingkirkan pemerintahan Taliban karena dianggap menyembunyikan Usamah bin Ladin. Hanya dalam waktu sekitar dua bulan, pemerintahan Taliban tumbang. Banyak petinggi yang ditangkap atau meminta suaka ke Pakistan.
Namun beragam penangkapan itu tak menghentikan gerakan Taliban. Mereka menyusun kekuatannya dari daerah pinggiran. Beragam serangan dilancarkan baik yang ditujukan kepada pasukan pemerintah Afghanistan atau tentara asing. Beberapa kali anggota Taliban menyusup dan menyerang dari dari dalam.
Kini setelah Amerika Serikat menyatakan akan keluar, milisi Taliban secara perlahan mulai mencoba menguasai distrik-distrik di daerah. Utusan PBB pada 22 Juni mengungkapkan 50 dari 370 distrik telah jatuh ke Taliban sejak Mei 2021. Mayoritas distrik berada di sekitar ibu kota provinsi.
Pada waktu yang sama Taliban dikabarkan menguasai distrik di perbatasan Afghanistan dengan Tajikistan. Seribuan tentara Afghanistan disebut lari ke Tajikistan (pemerintah Kabul hanya mengonfirmasi ratusan).
Taliban seperti mendapat lecutan semangat dan keyakinan untuk merebut kembali Kabul. Ditambah dengan dorongan ideologis yang mereka pegang.
Sebaliknya pemerintahan Afghanistan sedikit 'terpukul' dengan keputusan AS dan sekutu meninggalkan negeri mereka. Sebuah laporan komunitas intelijen AS menilai pemerintah Afghanistan yang dipimpin oleh Presiden Ashraf Ghani dapat runtuh dalam enam hingga 12 bulah setelah seluruh pasukan AS ditarik mundur pada September mendatang.
Lantas bagaimana jika Kabul benar-benar jatuh? Apakah Taliban akan menerapkan pola konservatif seperti dahulu? Namun pastinya, sebelum sampai ke arah sana, akan terjadi pertempuran sengit dan mungkin saja akan terus berlanjut, meski Taliban berkuasa. Pertempuran saudara akan menjadi sangat panjang jika tak ada proses negosiasi di antara kedua belah pihak.
Gelombang pengungsi akan mengalir ke negara-negara tetangga jika pertempuran semakin menjadi. Ekonomi warga terpuruk dan infrastruktur hancur akibat perang. Kondisi tersebut tentu tidak diinginkan semua pihak.
Satu-satunya solusi yang mungkin dilakukan adalah membangun dialog antara pemerintahan di Kabul dan Taliban. Kedua pihak harus mulai berpikir menyelesaikan masalah mereka sendiri.
Taliban dan pemerintah di Kabul bisa menggandeng negara-negara tetangga di kawasan sebagai mediator alih-alih bergantung dengan AS atau negara Barat lain.
Baru baru ini PM Pakistan Imran Khan menyerukan negara-negara tetangga untuk terlibat agar mencegah terjadinya perang saudara berkelanjutan di Afghanistan.
Pemerintah Iran yang berbatasan dengan Afghanistan pun mencoba memediasi dengan mempertemukan delegasi pemerintahan di Kabul dan Taliban di Teheran. Dalam pertemuan itu, kedua pihak setuju untuk melanjutkan pembicaraan dengan isu yang lebih spesifik.
Memang masih banyak isu yang perlu dibicarakan dalam proses transisi ini. Namun hal utama yang mesti disepakati bersama adalah bagaimana mekanisme kebernegaraan. Selama ini isu soal landasan bernegara menjadi titik krusial yang terus diperdebatkan.
Taliban ingin menjalankan 'sistem pemerintahan Islam murni' versi mereka. Namun kalangan moderat khawatir sistem yang ingin dibangun Taliban hanya akan menyudutkan persamaan hak terutama terkait hak perempuan seperti di bidang pendidikan.
Isu lain yang juga perlu disepakati yakni mekanisme pemilihan umum hingga peleburan tentara. Karena tidak mungkin dalam satu negara ada dua pihak yang saling punya senjata.
Isu-isu ini yang perlu dibicarakan lewat negosiasi bukan dengan angkat senjata. Dan yang perlu ditekankan bahwa dalam negosiasi tidak bisa satu pihak memaksakan seluruh kehendaknya. Kedua pihak mesti mengambil jalan tengah dengan mengedapankan kepentingan rakyat Afghanistan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika