REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Rofi Munawar, Wakil Ketua BKSAP DPR RI
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memutuskan Yerusalem adalah ibu kota Israel saat menggelar konferensi pers di Gedung Putih, Washington DC, pada Rabu (6/12) siang waktu AS, atau Kamis (7/12) dini hari waktu Indonesia.
Secara teknis, Presiden AS ini mengarahkan Departemen Luar Negeri untuk memulai persiapan memindahkan Kedutaan Besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Selepas itu, sebagian besar pemimpin dunia sontak bereaksi, tidak menyangka bahwa kebijakan kontroversial itu akan dikeluarkan begitu cepat.
Beragam analisis menyeruak, baik dalam perspektif internal AS sendiri maupun secara eksternal geopolitik timur tengah. Trump sejatinya telah menunjukkan sikap anti-Islam sejak masa Pemilihan Presiden AS 2017, apa yang terjadi hari ini merupakan bentuk realisasi janji kampanye.
Ironisnya, kebijakan anti-Islam ini dalam titik simpul yang berseberangan telah menunjukkan sikap pro-Israel. Mengingat kebanyakan donatur dan pendukung Trump berasal dari kalangan konservatif AS, yakni kalangan pro-Israel, kelompok sayap kanan, termasuk kalangan evangelis Kristen di AS.
Pada awal pemerintahan, atas dasar proteksionisme Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif memberlakukan larangan masuk ke Amerika Serikat selama 90 hari bagi enam negara berpenduduk mayoritas Islam. Sikap ini tidak hanya berlaku pada kebijakan domestik AS, tetapi juga pada kebijakan luar negeri negara Paman Sam tersebut.
Keputusan mendukung pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem menjadi salah satu bukti nyata. Sebelum ini AS juga secara resmi keluar dari UNESCO per 31 Desember 2018 dengan alasan bias anti-Israel sudah terlalu kental di UNESCO.
Meski memang sejak 2011, AS telah membekukan dananya untuk berkontribusi pada lembaga tersebut karena menerima Palestina sebagai anggota. Terlebih, UNESCO pada bulan Juli lalu mengadopsi resolusi menyangkut salah satu tempat suci di Yerusalem pada tahun lalu. Yang terbaru, berdasarkan usulan Palestina, UNESCO menetapkan Kota Tua Hebron di Tepi Barat sebagai warisan dunia yang harus dilindungi.
Keputusan resmi Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah kecerobohan paling fatal dalam sejarah diplomatik AS. Keputusan seperti ini memang hanya dimungkinkan dilakukan seorang Trump yang penuh kontroversial. Meski begitu, sejak 1995 muncul keputusan penting di Kongres AS mengenai pengesahan undang-undang terkait pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
UU tersebut tak pernah direalisasikan sepanjang era kepresidenan Bill Clinton, George W Bush, hingga Barack Obama. Mereka semua menolaknya karena memahami dampak yang akan dihasilkan bersifat negatif, baik untuk keamanan nasional AS maupun kestabilan Timur Tengah.
Jauh sebelum itu, pada 1980, atas usaha yang sama Israel pernah mengesahkan secara sepihak undang-undang yang menyatakan Yerusalem adalah ibu kota Israel. Namun, dikecam PBB lewat resolusi baru dan menyatakan langkah Israel sebagai pelanggaran hukum internasional.
Trump juga telah melakukan kebijakan sesat, karena tidak dilandasi argumentasi memadai dan pertimbangan matang. Sudah banyak kajian serta keputusan yang menegaskan Israel tidak memiliki hak atas Yerusalem. Sebagaimana ditegaskan UNESCO melalui resolusi yang mengecam ekskavasi Israel di Yerusalem. UNESCO menyebutnya pelanggaran hukum internasional.
Keputusan Trump, secara terang benderang menegaskan, AS tidak dapat diharapkan lagi sebagai sponsor pembicaraan damai Palestina-Israel yang sudah terhenti sejak 2014. AS di bawah kepemimpinan Trump telah kehilangan legitimasinya. Alih-alih sponsor perdamaian, AS seperti membeo pada keinginan Benjamin Netanyahu yang keras kepala.
Disadari selama ini yang menjadi ganjalan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan Palestina adalah ketidaksamaan sikap dunia Islam, terlebih dunia Barat. Namun, dengan adanya penetapan sepihak ini, tampaknya kesamaan sikap terjadi. Hal ini bisa dilihat dari respons yang hampir seragam.
Meski dalam derajat berbeda-beda mereka memberikan respons, ada yang tegas hingga akan melakukan pemutusan diplomatik atau hanya sebatas ucapan penyesalan. Saat bersamaan, ada yang menilai keputusan Trump sebagai urusan religiositas, tapi ada yang mencoba membatasi pada urusan kemanusiaan. Hanya satu yang paling bergembira, Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika