REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dahnil Anzar Simanjuntak *)
Kasus pedofil yang menyeruak, ramai belakangan. Menyentak. Mengusik nurani. Anak-anak kita terancam. manusia-manusia 'kejam' berwajah ramah, dengan kata lembut penuh santun dan kasih sayang. Melalui wajah tersebut, para pedofil siap 'memangsa' anak-anak kita, merampas masa depan mereka sebagai manusia. Hidup berkawan dengan penyesalan dan dendam, bahkan kebanyakan ahli pedofil meyakinkan, bahwa korban berpotensi menjadi pedofil, apabila tidak dilakukan terapi akibat pengalaman pahit mereka tersebut.
Berangkat dari kasus pedofilia tersebut, saya tersadar bahwa ancaman para pedofil tidak hanya dalam pemaknaan sesungguhnya. Prilaku pedofilia juga mudah kita tengok pada laku para politisi dan pembuat kebijakan, yang memiliki kecenderungan laku merampas masa depan kita sebagai bangsa. Mereka hanya peduli dengan kenikmatan kekuasaan sesaat yang kemudian mengabaikan masa depan bangsa.
Politisi selalu berpidato dengan wajah jujur penuh kasih sayang semua atas nama masa depan kita (baca; rakyat), bangsa dan negara. Tetapi ketika berkuasa, kebijakan yang didorong justru sebaliknya abai masa depan. Sejatinya, semua kebijakan publik dibuat untuk masa depan bangsa dan negara. Sumber daya yang dikelola di dapat dari publik kemudian digunakan untuk kepentingan publik. Bukan hanya untuk generasi hari ini, tetapi generasi anak-cucu kita.
Fakta bicara berbeda. Sebagai bangsa, kita justru terlalu bersemangat mengorbankan masa depan anak-cucu, yakni masa depan bangsa. Jika Anda pikir kita ada di-track pembangunan peradaban Indonesia yang benar, Anda keliru. Menurut saya, tindakan pemerintah dan legislatif, termasuk para birokrat, politisi--mungkin juga kita orang biasa--mulai dari pusat sampai dengan daerah di seluruh Indonesia sedikit sekali berpikir dan bertindak atas nama masa depan kita sebagai bangsa dan negara.
Indikator kuantitatif. Apakah kebijakan kita berpihak kepada masa depan, bisa kita lihat melalui prilaku tata kelola anggaran publik (baca:APBN/APBD) yang merupakan perwujudan dari kebijakan pembangunan. Maka, mendengarkan visi-misi para calon bupati, calon gubernur, calon presiden tanpa melihat rasionalitas APBD/APBN yang akan mereka kelola, sama dengan kita mendengar ceramah kosong tanpa mampu dikerjakan. Karena sejatinya, kebijakan pembangunan adalah mengenai pengelolaan dan pengguna anggaran publik (APBN/APBD) yang ekonomis, efisien dan efektif.
Perencanaan tanpa aksi adalah mimpi, namun aksi tanpa perencanaan adalah kekacauan. Tengok saja, fakta yang dialami Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat ini. Masa kampanye, Presiden Joko Widodo dengan mudah menggunakan kata, “Gampang. Kita punya cukup dana dan sebagainya”, fakta berbeda beliau temukan saat ini. Keinginan membangun banyak, namun uang tak ada. Maka, tax amnesty pun pilihan, semua disasar untuk mengajar target kebutuhan dana pembangunan.
Tengok fakta struktur APBN kita. Lebih 50 persen APBN kita habis digunakan untuk belanja rutin pegawai dan pejabat negara, yang jumlahnya setiap tahun terus meningkat. 20 persen dari APBN kita habis digunakan untuk membayar cicilan bunga hutang dan cicilan pokok hutang yang merupakan buah kecut yang harus kita makan karena prilaku kebijakan hutang orde baru, yang masih dilanjutkan oleh pemerintah orde kini, dan akan terus membebani ekonomi masa depan.
Apalagi, fakta hutang tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Tetapi, lebih banyak digunakan untuk menutupi defisit, yang penyerapan belanjanya lebih banyak digunakan untuk reformasi birokrasi yang fokus pada remunurasi pegawai negeri sipil yang miskin efektivitas. Masalah-masalah anatomi APBN yang tidak pro publik dan pembangunan masa depan ini, akan tetap menjadi masalah yang akan diwariskan dari masa ke masa, bila tidak ada keberanian untuk mengubah visi pembangunan jangka pendek menuju visi pembangunan jangka panjang.
Prilaku anggaran yang sama juga terjadi di daerah. Survey FITRA menyatakan, ada 11 daerah yang menggunakan 70 persen lebih anggarannya untuk belanja rutin, dan 291 daerah menggunakan 50 persen lebih anggarannya untuk belanja rutin. Artinya, banyak daerah yang nyaris tak menyisakan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik. Singkatnya, alokasi pembangunan hanya tersisa sekitar 20 persen untuk pembangunan.
Belum lagi fakta kebocoran anggaran karena prilaku koruptif dan manipulatif politisi dan birokrat, para pemburu rente atau dalam istilah Mancur Olson dalam bukunya 'Power and Prosperity', disebut sebagai 'Bandit Politik' yang membajak anggaran publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok politik mereka. Para bandit-bandit ini adalah para pedofil yang siap merenggut hak hidup terhormat kita sebagai bangsa. Mereka hanya peduli dengan kepuasaan sesaat bagi mereka, melalui praktik rente politik .
Dengan struktur anggaran seperti saat ini, membuktikan kepada kita bahwa negara hanya hadir ketika mengumpulkan pajak dan berbicara tentang hak-hak birokrat dan politisi. Tetapi, absen ketika memberikan pelayanan dan perlindungan masa depan ekonomi dan pembangunan bagi publik kini dan nanti. Bahkan, kecenderungan yang eksis adalah negara menjadi kanibal bagi masa depan ekonomi, dalam istilah Paul Krugman dalam artikelnya di harian New York Times 'Cannibalize the Future' (NYT, 12/4/12).
Dengan kata lain, negara menjadi pedofil yang mengancam masa depan rakyatnya. Masa depan kita, anak-cucu dirampas oleh politisi dan birokrat bandit. Sedangkan mereka yang berusaha memperjuangkan dan bekerja demi masa depan tidak tampak--meskipun ada--mereka tersudut dalam hiruk pikuk media yang mempertontonkan badut politik, apresiasi kepada mereka yang berkarya demi masa depan hanya penghibur--bak obat penenang--yang memberikan keyakinan kepada kita bahwa masih ada yang berpikir dan bertindak atas dan demi masa depan, tapi ketenangan itu kembali pupus ketika fakta yang dipertontonkan prilaku ekonomi politik yang pedofilia, semua demi rente, yang jangka pendek. Abai masa depan bangsa dan negara.
Meminjam istilah yang sering digunakan Daoed Yoesoef, berpikir dan bertindak dengan mengedepankan etika masa depan agaknya sulit ditemukan dalam setiap kebijakan ekonomi maupun kebijakan publik lainnya dinegeri ini. Bingkai pikir miopia para politisi, telah merampas masa depan. Kebijakan yang tercermin melalui anggaran publik yang dibuat selalu bias kepentingan jangka pendek dan abai kepentingan jangka panjang. Agaknya, politik dan ekonomi miopia telah menjadi panglima yang memimpin pembangunan negeri ini dengan merampas masa depan negeri, masa depan kita, masa depan anak cucu. Ancaman ekonomi politik pedofil selalu ada di hadapan kita.
*) Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika