JAKARTA — Bareskrim Polri mengungkapkan terjadinya penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, politikus dan media yang dikomandoi petinggi kepolisian pada periode 2025-2026. Secara urutan waktu, hal itu berarti penyadapan berlangsung setelah laporan soal pembelian alat sadap dari Israel pada 2023 dan 2024.
Kabareskrim Polri Irjen Asep Safruddin menjelaskan, dugaan tindak pidana tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Para tersangka ia sebut memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa dilengkapi surat perintah penyidikan maupun dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
Nomor-nomor telepon tersebut dimasukkan ke dalam Second Place atau sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Namun, proses pemasukan nomor diduga tidak melalui tahapan verifikasi sebagaimana mestinya.
Dalam praktiknya, penyidik menduga penyadapan menyasar sejumlah nomor telepon penting. Di antaranya nomor telepon Presiden Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, serta sejumlah orang dari kalangan media dan pihak lainnya.
Sekitar Oktober 2026, salah seorang tersangka diduga memerintahkan penghapusan berkas atau data akses penyadapan yang tersimpan dalam sistem komputer. Dugaan tindak pidana tersebut terungkap setelah seorang petugas yang mengetahui adanya aktivitas penyadapan dan penghapusan data melaporkan kejadian itu kepada Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri pada 30 Oktober 2026.
Sebelum lansiran semalam, LSM Amnesty International melaporkan hasil investigasi bahwa Polri diduga membeli perangkat pengintai atau spyware dari perusahaan asal Israel. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid saat itu mengungkapkan, organisasinya menemukan indikasi kuat bahwa kepolisian dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan pembelian perangkat pengintai serta teknologi pengawasan dari luar negeri pada 2024.
Negara asal teknologi tersebut antara lain Israel, Yunani, Singapura, dan Malaysia. Hal itu dirangkum dalam peluncuran laporan tahunan Amnesty International pada 29 April 2025. Sebelumnya, pada Mei 2024, Amnesty International menerbitkan laporan investigasi berjudul A Web of Surveillance: Unravelling a Murky Network of Spyware Exports to Indonesia.
Laporan tersebut mengungkap bukti penjualan dan penggunaan teknologi pengawasan siber invasif oleh sejumlah perusahaan dan lembaga negara Indonesia, termasuk Polri dan BSSN. Penelusuran dilakukan terhadap transaksi dan pengiriman teknologi pengawasan sepanjang 2017 hingga 2023.
Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan adalah Wintego Systems Ltd, perusahaan teknologi pengawasan siber asal Israel. Amnesty menemukan indikasi produk pengawasan siber perusahaan tersebut dipasok kepada Polri melalui dua perusahaan perantara yang berbasis di Singapura, yakni Ataka Enterprises PTE Ltd dan ESW Systems PTE Ltd.
Ataka bahkan pernah mengidentifikasi Polri sebagai mitranya dalam sebuah tulisan yang dipublikasikan pada 9 April 2019. Perusahaan itu menyebut memasok sistem bernama Helios Android dan Tactical Web Intelligence kepada kepolisian Indonesia.
Amnesty juga menemukan catatan pengiriman produk bernama WINT SYSTEM dari ESW Systems kepada Slog Polri pada September 2019. Produk tersebut diduga merupakan perangkat pengawasan siber buatan Wintego.