REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK — Pantai-pantai tropis Asia Tenggara yang selama ini menjadi magnet wisatawan dunia kini menghadapi persoalan baru. Di sejumlah destinasi, terutama Thailand, lonjakan kedatangan warga Israel dan bertambahnya usaha yang dikaitkan dengan mereka memicu perdebatan tentang kedaulatan ekonomi, kepatuhan terhadap hukum, hingga dampak perang Gaza terhadap hubungan masyarakat lokal dengan wisatawan asing.
Keresahan itu tidak lagi sebatas perbincangan di media sosial. Pemerintah Thailand mulai memperketat pengawasan terhadap aktivitas bisnis warga asing, sementara ratusan demonstran pada September 2026 mendatangi Kedutaan Besar Israel di Bangkok. Mereka menuntut wisatawan asing menghormati hukum dan budaya setempat, dengan sorotan khusus terhadap sejumlah insiden yang melibatkan warga Israel.
Di Indonesia, perdebatan serupa muncul di Bali. Sejumlah unggahan di media sosial menyoroti keberadaan warga Israel yang berlibur dan dugaan keterlibatan mereka dalam usaha restoran. Pemerintah Provinsi Bali menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memeriksa persoalan tersebut.
Data Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand memperlihatkan peningkatan tajam kedatangan wisatawan Israel dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, lebih dari 400 ribu warga Israel mengunjungi Thailand, meningkat 46 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan itu terjadi ketika jumlah kedatangan wisatawan asing secara keseluruhan justru turun sekitar tujuh persen.
Tren tersebut berlanjut pada 2026. Associated Press melaporkan, lebih dari 277 ribu warga Israel mengunjungi Thailand selama Januari-Agustus 2026, naik sekitar tujuh persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Wisatawan Israel juga memberikan kontribusi ekonomi yang tidak kecil. Menurut laporan AP pada September 2026, mereka menghasilkan sekitar 1,2 miliar dolar AS dari total penerimaan pariwisata Thailand sebesar 48 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya.
Angka-angka tersebut memperlihatkan dua sisi persoalan. Kedatangan wisatawan membawa devisa, menopang usaha akomodasi, restoran, dan jasa perjalanan. Namun, konsentrasi wisatawan di wilayah tertentu juga dapat mengubah karakter komunitas lokal, terutama ketika disertai investasi properti dan usaha yang melayani kelompok pengunjung yang sama.
Koh Phangan menjadi salah satu pusat perhatian. Pulau di Thailand selatan yang terkenal dengan pesta Full Moon, pantai, dan retret yoga itu kini menjadi tujuan populer wisatawan Israel, termasuk anak-anak muda yang bepergian setelah menjalani wajib militer dan menyaksikan atau bahkan ikut melancarkan genosida di Jalur Gaza.
Laporan Bloomberg yang diterbitkan sejumlah media Asia pada 5 Oktober 2026 menyebut warga Israel kini menjadi kelompok wisatawan terbesar di Koh Phangan. Kehadiran mereka terlihat dari restoran kosher dengan menu berbahasa Ibrani hingga simbol peringatan bagi korban serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan perang Israel di Gaza.
Sebagian warga lokal mengeluhkan perubahan tersebut. Mereka merasa, pengusaha Israel sedang membangun semacam koloni untuk wisatawan mereka saja.
"Mereka datang untuk membangun vila dan melayani kalangan mereka sendiri," ujar Pattharachai Ruangsiri, seorang pemilik restoran di Koh Phangan dilansir Bloomberg.. "Saya yakin uang pembayaran kamar sama sekali tidak masuk ke sini ataupun berputar dalam perekonomian Thailand."
Pembukaan Chabad House—pusat komunitas Yahudi Ortodoks yang berafiliasi dengan gerakan Chabad-Lubavitch yang berbasis di New York—telah menjadi titik ketegangan tersendiri. Warga setempat memandangnya sebagai upaya warga Israel untuk membentuk komunitas jangka panjang. Sebuah tempat penitipan anak tak berizin yang melayani anak-anak Israel sempat ditutup pada awal tahun 2026, dan beberapa orang ditangkap.
Pemerintah telah memulai penyelidikan terhadap jaringan Chabad House yang kian meluas—terdapat tujuh lokasi di seluruh Thailand—serta lokasi-lokasi lain, termasuk sebuah pemakaman Yahudi.
Di Thailand, persoalan wisatawan Israel bersinggungan dengan masalah yang lebih luas, yakni dugaan penggunaan perusahaan lokal sebagai perantara untuk menghindari pembatasan kepemilikan asing.
Menurut laporan Bloomberg, hampir 70 persen dari sekitar 16.800 perusahaan yang terdaftar di Koh Phangan dan Koh Samui memiliki keterlibatan pemegang saham asing. Di Koh Phangan, warga Israel merupakan kelompok utama dalam kepemilikan bersama tersebut, sedangkan di Koh Samui warga Prancis menonjol.
Selain itu, pemerintah Thailand menyatakan telah mengidentifikasi lebih dari 240 usaha di kedua pulau yang diduga memanfaatkan skema nominee. Praktik ini terjadi ketika warga lokal tercatat sebagai pemegang saham mayoritas di atas kertas, tetapi kendali atau kepentingan ekonomi sesungguhnya berada di tangan pihak asing.
Pemerintah Thailand juga menyelidiki ribuan usaha lain. Operasi penindakan yang dikenal sebagai Phangan model telah diperluas ke tujuh provinsi dan menghasilkan lebih dari 110 penangkapan serta puluhan surat perintah, menurut laporan Bloomberg pada Oktober 2026.
Penindakan tersebut tidak hanya menyasar warga Israel. Warga negara Rusia, Jerman, Swiss, dan Prancis juga disebut dalam penyelidikan mengenai dugaan pengaturan kepemilikan perusahaan.
Di Thailand, persoalan ekonomi bertemu dengan ketegangan politik akibat perang Gaza. Agresi Israel di wilayah Palestina telah memicu kemarahan publik di berbagai negara, termasuk di kalangan masyarakat yang memandang isu Palestina melalui perspektif kemanusiaan dan antikolonialisme. Dalam konteks tersebut, kehadiran wisatawan Israel menjadi lebih sensitif dibandingkan sebelumnya.
Beberapa insiden yang melibatkan wisatawan asing kemudian memperbesar perhatian publik. Laporan AP menyebut salah satu kasus yang menonjol adalah seorang warga Israel yang dihukum karena mengancam pemilik kebun binatang di Koh Samui setelah tempat tersebut menampilkan bendera Palestina. Pemerintah Thailand kemudian memerintahkan deportasinya.
Kasus itu menjadi salah satu pemicu demonstrasi di Bangkok pada 10 September 2026. Para demonstran menuntut wisatawan asing menghormati hukum Thailand dan tidak bertindak seolah-olah status sebagai pengunjung atau kemampuan ekonomi memberikan hak istimewa.
Pemerintah Thailand juga menyampaikan keberatan kepada Duta Besar Israel, Alona Fisher-Kamm. Menteri Luar Negeri Sihasak Phuangketkeow menegaskan bahwa keterbukaan terhadap wisatawan tidak berarti mereka bebas mengabaikan tradisi, budaya, dan hukum setempat.
Bali dan persoalan pengawasan warga asing...
Ikuti Whatsapp Channel Republika