Oleh: Setiawan Budi Utomo, Pemerhati keuangan dan kebijakan ekonomi. Dosen tamu pascasarjana di PTN dan PTS. Penulis buku best seller Arsitektur Baru Sektor Jasa Keusngan Indonesia Pasca UU P2SK.
REPUBLIKA.CO.ID -- Pembentukan Danantara menandai babak baru pengelolaan investasi negara. Namun, di balik optimisme tersebut tersimpan sebuah paradoks. Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dengan dana haji yang dikelola BPKH mencapai sekitar Rp 180,72 triliun dan total aset konsolidasi sekitar Rp 238,99 triliun, salah satu penerbit sukuk negara terbesar di dunia, industri perbankan syariah beraset lebih dari Rp 1.067 triliun, serta potensi wakaf produktif bernilai ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Ironisnya, berbagai sumber daya strategis itu masih berjalan dalam ruang kelembagaan yang terpisah sehingga belum membentuk arsitektur investasi publik syariah yang utuh bagi pembangunan nasional.
Karena itu, lahirnya Danantara seharusnya tidak dipandang sebagai akhir reformasi investasi negara, melainkan momentum untuk memikirkan bagaimana kekuatan investasi syariah dapat disinergikan dalam satu visi pembangunan jangka panjang.
Dalam tulisan ini, Sharia Sovereign Wealth Fund (SSWF) bukan dimaksudkan sebagai sovereign wealth fund baru ataupun "Danantara Syariah". SSWF diposisikan sebagai kerangka konseptual yang menyinergikan dana haji, wakaf, sukuk, perbankan syariah, pasar modal syariah, dan instrumen investasi halal lainnya sesuai mandat masing-masing.
Gagasannya tentu bukan menyatukan aset, melainkan menyelaraskan arah investasi, tata kelola, koordinasi, dan pengukuran dampak sehingga nilai ekonomi, sosial, dan kemaslahatan dapat tercipta secara berkelanjutan.
Negara sebagai Investor Strategis
Mariana Mazzucato dalam The Entrepreneurial State menjelaskan bahwa negara modern tidak cukup hanya berperan sebagai regulator yang memperbaiki kegagalan pasar (market fixing), tetapi juga sebagai investor strategis yang membentuk arah perkembangan ekonomi (market shaping). Dalam perspektif ini, sovereign wealth fund bukan sekadar kumpulan aset, melainkan instrumen pembangunan jangka panjang.
Namun, pengalaman internasional menunjukkan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh besarnya dana. Douglass North menegaskan kualitas institusi sebagai fondasi pembangunan, sedangkan Francis Fukuyama menempatkan kepercayaan sebagai modal sosial yang memungkinkan institusi bekerja efektif. Sejalan dengan itu, Santiago Principles menekankan transparansi, akuntabilitas, independensi investasi, dan manajemen risiko sebagai pilar utama tata kelola sovereign wealth fund.
Pelajaran tersebut relevan bagi Indonesia. Tantangan terbesar bukan menghimpun modal, melainkan membangun institusi yang profesional, dipercaya publik, dan mampu menghasilkan nilai ekonomi sekaligus manfaat sosial secara berkelanjutan.
Paradoks Modal Syariah Indonesia
Indonesia sesungguhnya telah memiliki hampir seluruh komponen investasi publik syariah: Dana haji, sukuk negara, industri perbankan syariah yang terus bertumbuh, serta potensi wakaf produktif yang sangat besar. Keunggulan ini tidak dimiliki banyak negara.
Namun, negara-negara yang berhasil mengembangkan sovereign wealth fund menunjukkan bahwa keunggulan mereka bukan semata terletak pada besarnya aset, melainkan kemampuan menyatukan berbagai sumber modal dalam strategi investasi jangka panjang. Government Pension Fund Global Norwegia mengelola aset lebih dari 2 triliun dolar AS. Temasek Holdings mencatat Net Portfolio Value 518 miliar dolar Singapura pada tahun buku 2025/2026, sementara total aset sovereign wealth funds dan dana pensiun negara di dunia telah mencapai sekitar 60 triliun dolar AS.
Indonesia memang belum memiliki dana investasi sebesar negara-negara tersebut. Namun, Indonesia memiliki keunggulan yang berbeda: Kombinasi dana haji, wakaf produktif, sukuk negara, industri keuangan syariah, dan populasi Muslim terbesar di dunia. Keunggulan komparatif ini belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi keunggulan strategis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika