Jumat 24 Apr 2026 07:57 WIB
Analisis Ekonomi

Catatan Satu Tahun MBG: Antara Harapan dan Kenyataan

Intervensi negara melalui gizi dianggap sangat strategis.

Siswa antre mengambil makanan secara prasmanan dalam uji coba pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di MIN 2 Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (3/4/2026). Sistem prasmanan tersebut diterapkan untuk melatih kemandirian siswa serta mengurangi pemborosan makanan, sekaligus menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi peserta didik guna mendukung kesehatan dan proses belajar di sekolah.
Foto: ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Siswa antre mengambil makanan secara prasmanan dalam uji coba pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di MIN 2 Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (3/4/2026). Sistem prasmanan tersebut diterapkan untuk melatih kemandirian siswa serta mengurangi pemborosan makanan, sekaligus menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi peserta didik guna mendukung kesehatan dan proses belajar di sekolah.

Oleh: Prof Didin S Damanhuri, Guru Besar Ekonomi-Politik IPB

REPUBLIKA.CO.ID -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan lebih dari satu tahun. Program ini bukan sekadar program sosial, melainkan sebuah perubahan besar dalam haluan ekonomi nasional. Program MBG merupakan pendekatan baru dalam ekonomi pembangunan. Selama ini, negara berkembang termasuk Indonesia cenderung mengadopsi prinsip meningkatkan pertumbuhan setinggi-tingginya (at all cost), bahkan sringkali mengorbankan pemerataan. Namun, MBG hadir dengan semangat human resource economics, sebuah pendekatan yang baru menjadi fokus para pakar ekonomi sejak 1992. 

Kalau MBG bisa konsisten dan (dilakukan) jangka panjang, ini akan menggeser pemikiran ekonomi di Indonesia yang lebih berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia. Karena ini kan agak lain. Biasanya strateginya adalah pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, maka yang akan dipilih adalah pembangunan infrastruktur besar-besaran. Tapi dengan program MBG ini menyangkut seluruh penduduk terutama memperbaiki ketimpangan gizi dan pendidikan. 

Intervensi negara melalui gizi dianggap sangat strategis. Jika program ini terkonsolidasi, dampak makronya akan sangat luas. Kesenjangan antara masyarakat kelas atas dan bawah akan mengecil karena intervensi gizi negara yang menyasar 50 persen masyarakat kelas bawah. Kehadiran siswa juga ada perubahan karena mereka merasa terbantu. Minimal asupan gizi akan berdampak terhadap kesehatan. Dengan gizi yang sehat ada semangat mereka untuk sekolah. 

Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, dengan adanya perbaikan gizi bisa dilihat efek jangka panjangnya. Dengan demikian, pembangunan di Indonesia ini adalah longitudinal plan, yang bisa memperbaiki Indonesia masuk pada ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Bukan hanya masyarakat kelas atas saja yang bisa berpartisipasi, tapi nanti seluruh penduduk akan ikut terlibat. Dampaknya akan raksasa.

Namun sejumlah catatan kritis untuk ke depan layak diperhatikan. Antara lasin, hendaknya mendorong penerapan kantin sekolah serta pelibatan katering UMKM dalam pelaksanaan MBG agar program ini mampu mendorong kebangkitan UMKM dan membuka lapangan kerja yang luas. Pengalaman sejumlah negara yang sukses menerapkan program seperti MBG, selain ada rangkaian uji coba, juga pelaksanaannya difokuskan pada pencapaian target output jangka pendek, seperti meningkatnya kehadiran penuh siswa di sekolah serta bertambahnya omzet UMKM yang terlibat dalam layanan katering atau SPPG, yang bisa dicontoh. Kita bisa belajar dari pengalaman di India, Brazil, terutama di negara Skandinavia.

Pada tahap berikutnya, program ini diarahkan untuk menurunkan angka stunting, naiknya status gizi, kenaikan kualitas SDM umumnya dalam jangka menengah dan kemudian tercapai outcome, yakni pertumbuhan ekonomi tinggi bersamaan terjadinya pemerataan. Yakni, diantaranya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan dalam jangka Panjang. Dalam jangka pendek dlihat, bagaimana agar pelaksanaan program MBG tersebut, dapat menghilangkan kasus-kasus keracunan, serta antisipasi terjadinya korupsi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, anggaran terbesar program sosial ini bisa efektif, tepat sasaran, dan nol kebocoran, serta korupsi.

 

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement