Oleh: Azis Subekti, Anggota DPR RI Komisi II, Fraksi Gerindra, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI
REPUBLIKA.CO.ID, Saya mengikuti eskalasi antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dengan kesadaran bahwa ini bukan sekadar konflik regional. Serangan udara, balasan drone dan rudal, perluasan front hingga mendekati Lebanon, serta ancaman terhadap Selat Hormuz—semuanya menunjukkan bahwa ketegangan telah bergerak dari ruang diplomasi menuju arena konfrontasi terbuka. Dan ketika Selat Hormuz—jalur yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia—masuk dalam pusaran konflik, dunia tidak lagi berbicara tentang perang terbatas. Dunia berbicara tentang risiko sistemik.
Krisis di Selat Hormuz bukan hanya soal geografi. Ia adalah tentang arteri energi global. Begitu jalur ini terganggu, pasar bereaksi cepat: harga minyak melonjak, premi asuransi pelayaran meningkat, dan rantai pasok global bergetar. Dalam hitungan hari, ketidakpastian menggantikan stabilitas. Dunia yang belum sepenuhnya pulih dari tekanan geopolitik sebelumnya kembali dihadapkan pada ancaman inflasi dan perlambatan pertumbuhan.
Kenaikan harga energi bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Ia menjalar ke biaya transportasi, produksi industri, harga pangan, hingga kebijakan suku bunga. Bank sentral di berbagai negara dipaksa berhitung ulang. Investor menahan ekspansi. Pertumbuhan global berpotensi melambat. Konflik ini datang di saat arsitektur ekonomi dunia memang sedang mengalami retakan—fragmentasi perdagangan, de-risking rantai pasok, serta kompetisi kekuatan besar yang semakin terbuka.
Dalam lanskap seperti ini, Indonesia tidak bisa merasa jauh.
Sebagai negara yang masih mengimpor minyak mentah dan sejumlah produk energi strategis, Indonesia terpapar langsung pada lonjakan harga global. Kenaikan harga minyak berarti beban impor meningkat. Permintaan dolar AS naik. Rupiah berisiko tertekan. Inflasi impor menguat. Pemerintah pun menghadapi dilema klasik namun berat: mempertahankan harga domestik melalui subsidi yang membengkak atau menyesuaikan harga dengan risiko tekanan sosial dan penurunan daya beli.
Subsidi yang terlalu besar menggerus ruang fiskal—ruang yang seharusnya menopang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Penyesuaian harga yang terlalu tajam bisa melemahkan konsumsi domestik, tulang punggung pertumbuhan ekonomi kita. Dalam skenario terburuk—jika konflik berkepanjangan dan harga energi tinggi bertahan lama—Indonesia bisa menghadapi tekanan simultan pada fiskal, nilai tukar, dan pertumbuhan.
Namun membaca krisis ini hanya sebagai ancaman ekonomi tidak cukup. Konflik ini juga berlangsung dalam konteks pergeseran tatanan global. Amerika Serikat berusaha menjaga pengaruh strategisnya di Timur Tengah sambil menghadapi kompetisi kekuatan lain. Negara-negara kawasan menata ulang posisi. Jalur energi dan titik-titik sempit strategis semakin menjadi instrumen geopolitik. Dunia bergerak ke arah yang lebih terfragmentasi.
Di tengah dinamika itu, Indonesia memiliki posisi yang tidak kecil. Kita adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, anggota G20, negara Muslim terbesar di dunia, dan demokrasi besar dengan tradisi politik luar negeri bebas aktif. Posisi ini memberi Indonesia legitimasi moral sekaligus bobot strategis untuk berperan sebagai penyeimbang.
Karena itu respons kita harus berjalan di dua jalur. Pertama, diplomasi yang aktif dan substantif. Indonesia perlu mendorong de-eskalasi dan gencatan senjata melalui forum internasional, memperkuat suara Global South, dan menegaskan bahwa stabilitas jalur energi global adalah kepentingan bersama. Netralitas tidak berarti pasif; ia berarti menjaga jarak dari blok kekuatan sambil aktif membangun ruang dialog.
Kedua, penguatan struktural di dalam negeri. Krisis ini harus menjadi momentum mempercepat diversifikasi energi, memperkuat cadangan strategis, mereformasi subsidi agar lebih tepat sasaran, dan mendorong investasi energi terbarukan. Transisi energi bukan lagi agenda jangka panjang yang bisa ditunda; ia adalah strategi ketahanan nasional.
Koordinasi fiskal dan moneter juga harus disiplin. Stabilitas rupiah, pengendalian inflasi, dan kepercayaan pasar menjadi penopang utama agar guncangan eksternal tidak berubah menjadi krisis domestik. Bantalan sosial bagi kelompok rentan perlu disiapkan sejak awal, bukan setelah tekanan terasa luas.
Di balik seluruh perhitungan itu, ada dimensi kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan. Setiap eskalasi membawa korban sipil, pengungsian, dan trauma. Stabilitas ekonomi global pada akhirnya berakar pada stabilitas kemanusiaan. Tanpa itu, pertumbuhan hanya menjadi angka yang rapuh.
Dunia kini berada di persimpangan: apakah akan terus tenggelam dalam fragmentasi dan politik tekanan, atau menemukan kembali keberanian untuk memperkuat mekanisme multilateral dan diplomasi. Indonesia tidak boleh absen dalam proses itu. Kita mungkin bukan aktor militer utama, tetapi kita memiliki suara, legitimasi, dan kepentingan untuk mendorong arah yang lebih stabil.
Krisis di Selat Hormuz mungkin terjadi ribuan kilometer dari Nusantara. Tetapi ketika jalur energi global bergetar, dapur kita ikut merasakan panasnya. Pilihan yang dibuat para pemimpin dunia hari ini akan menentukan stabilitas ekonomi esok hari. Dan pilihan yang kita ambil di dalam negeri—dalam diplomasi dan dalam pembenahan struktur ekonomi—akan menentukan apakah Indonesia sekadar terdampak, atau mampu berdiri sebagai kekuatan menengah yang tangguh dan bermoral dalam dunia yang tidak menentu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika