Oleh : Reniati, Pengurus Pusat ISEI-FG Inklusi Keuangan dan Bidang III

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada pesan yang kerap disampaikan data tanpa suara dan miskin narasi, namun justru paling jujur dalam memperingatkan arah masa depan. Infografik tentang komposisi penduduk lanjut usia di negara-negara dengan ekonomi terbesar dunia memperlihatkan sebuah paradoks penting dalam ekonomi politik global: negara-negara dengan GDP nominal tertinggi justru menghadapi tingkat penuaan penduduk yang paling cepat.

Jepang, Jerman, Prancis, Italia, hingga Amerika Serikat ikon keberhasilan ekonomi modern kini bergulat dengan meningkatnya proporsi penduduk usia lanjut. Fakta ini mengingatkan bahwa capaian ekonomi masa lalu tidak otomatis menjamin keberlanjutan pertumbuhan di masa depan, terutama ketika struktur usia penduduk bergeser ke kelompok nonproduktif. Di tengah dinamika tersebut, Indonesia berada pada posisi unik: relatif muda, namun berpacu dengan waktu untuk menyiapkan kebijakan modal manusia yang berkelanjutan.

Data yang dirangkum oleh Visual Capitalist  (2025) berdasarkan United Nations dan International Monetary Fund (IMF) menunjukkan bahwa Jepang telah memasuki fase super-aged society dengan sekitar 30 persen penduduk berusia di atas 65 tahun. Italia menyusul dengan 25 persen, sementara Jerman (24 persen), Prancis (23 persen), dan Spanyol (22 persen) menggambarkan wajah Eropa Barat yang menua cepat. Di balik kekuatan ekonomi mereka, tersimpan tantangan fiskal, tekanan sistem kesehatan, dan penyusutan tenaga kerja produktif.

Peta penuaan global tidak berhenti di Jepang dan Eropa. Sejumlah negara dengan GDP besar lainnya berada pada gelombang berikutnya, seperti Amerika Serikat (18 persen), Inggris (20 persen), Kanada (20 persen), Korea Selatan (20 persen), Swiss (20 persen), Australia (18 persen), dan Rusia (18 persen). Negara-negara ini mulai menghadapi dilema kebijakan: bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi ketika ekspansi tenaga kerja tidak lagi menjadi penopang utama.

Sementara itu, negara-negara pada fase transisi seperti Tiongkok (15 persen), Irlandia dan Thailand (16 persen), Singapura (14 persen), Argentina dan Israel (13 persen) sering mengalami lonjakan beban sosial secara tiba-tiba ketika respons kebijakan terlambat. Dengan skala ekonomi dan populasi yang besar, proses penuaan Tiongkok bahkan berpotensi menggeser peta persaingan tenaga kerja dan pertumbuhan global.

Indonesia, dengan sekitar 8 persen penduduk lansia, berada dalam kelompok negara yang relatif lebih muda bersama India (7 persen), Meksiko (9 persen), Brasil dan Turki (11 persen). Posisi ini bukan alasan untuk berpuas diri, melainkan peluang strategis untuk meraih keunggulan ekonomi. Negara-negara dengan rasio lansia sangat rendah seperti Uni Emirat Arab (2 persen) dan Arab Saudi (3 persen) memiliki karakter demografi berbasis migrasi, sehingga tidak sepenuhnya relevan sebagai pembanding langsung. Bagi Indonesia, tantangannya adalah memanfaatkan sisa jendela demografi untuk memperkuat fondasi modal manusia sebelum penuaan membesar.

Para ahli demografi telah lama menegaskan bahwa bonus demografi bukanlah karunia otomatis. David Bloom dari Harvard University menekankan bahwa keuntungan struktur usia produktif hanya akan terwujud bila ditopang kebijakan kesehatan, pendidikan, pasar kerja, dan tata kelola yang kuat. Tanpa itu, bonus demografi justru berubah menjadi beban ketika generasi besar memasuki usia lanjut. Di titik inilah kualitas modal manusia menjadi penentu utama keunggulan bangsa. Peningkatan kualitas SDM menjadi titik krusial terutama bagi Indonesia, jika ingin memanfaatkan momentum ini.

Persoalan ini membawa kita pada pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik (Strategic Human Resource Management/SHRM) dalam kerangka kebijakan nasional. SHRM memandang manusia bukan sekadar faktor produksi, melainkan aset strategis yang menentukan daya saing jangka panjang. OECD dan Bank Dunia (2023–2024) menunjukkan bahwa negara dengan kualitas human capital yang tinggi sehat, terampil, dan adaptif lebih mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan demografi. Dengan kata lain, penuaan penduduk dapat dikelola apabila strategi SDM diarahkan secara sadar untuk menopang produktivitas sepanjang daur hidup kerja.

Dalam kerangka kebijakan publik, terdapat setidaknya lima agenda strategis. Pertama, menggeser makna bonus demografi dari kuantitas ke kualitas kerja, dengan fokus pada produktivitas, inovasi, dan employability. Kedua, menempatkan pencegahan kesehatan sebagai inti kebijakan SDM nasional. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menjadi fondasi penting, namun UNFPA menegaskan bahwa penuaan yang sehat hanya dapat dicapai melalui investasi dini pada kesehatan preventif, layanan primer, dan perawatan berbasis komunitas—bukan sekadar pengobatan di hilir.

Ketiga, membangun sistem pembelajaran sepanjang hayat sebagai arsitektur negara. OECD Skills Outlook 2023 menekankan pentingnya reskilling, upskilling, dan micro-credentials agar tenaga kerja tetap relevan di tengah perubahan teknologi. Tanpa sistem ini, tenaga kerja berisiko menua secara fungsional sebelum menua secara biologis. Keempat, mengembangkan strategi produktivitas usia menengah dan lanjut melalui kerja fleksibel, ergonomi kerja, serta jalur karier kedua bukan dengan memaksa bekerja lebih lama, tetapi dengan menjaga martabat dan kapasitas manusia.

Kelima, menutup jurang desa–kota dan antardaerah. Penuaan di Indonesia tidak akan seragam. Di desa, lansia sering ditopang jejaring sosial namun akses layanan terbatas; di kota, layanan lebih tersedia tetapi kesepian dan tekanan mental meningkat. SHRM tingkat nasional harus sensitif wilayah agar penuaan tidak memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi.

Lebih jauh, kualitas modal manusia tidak hanya diukur dari keterampilan dan kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan batiniah dan keseimbangan hidup. Riset mutakhir dari World Economic Forum (2023) dan Harvard Business Review (2024) menunjukkan bahwa employee wellbeing dan work–life balance berkontribusi langsung pada produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tenaga kerja yang memiliki makna kerja, keseimbangan hidup, dan kesehatan mental yang baik terbukti lebih adaptif menghadapi perubahan struktural ekonomi.

Pada akhirnya, penuaan penduduk bukan sekadar persoalan teknokrasi, melainkan ujian kebijaksanaan pembangunan manusia. Cara sebuah bangsa menyiapkan warganya untuk bekerja, bertumbuh, dan menua dengan bermartabat mencerminkan arah peradaban yang dipilihnya. Indonesia masih memiliki waktu, tetapi waktu itu tidak menunggu.

Jika jendela demografi dimanfaatkan untuk membangun modal manusia yang sehat lahir dan batin, terampil, dan seimbang, penuaan dapat menjadi fase kematangan bangsa sekaligus fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jika tidak, bonus demografi berpotensi berubah menjadi beban struktural yang datang perlahan, namun pasti. Semoga tulisan ini menginspirasi kebijakan yang bisa mensinkronkan antara peluang demografi dengan kesejahteraan ekonomi serta memanusiakan lansia dengan cara yang membangun arsitektur manajemen SDM yang beradab.

Ikuti Whatsapp Channel Republika