Oleh: M ARIFIN PURWAKANANTA; Deputi BAZNAS RI, Prodi Doktoral Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, Teori ekonomi menetapkan bahwa pertumbuhan digerakkan oleh kebutuhan dan keinginan. Namun dalam sistem kapitalisme modern, keinginan justru menjadi motor utama yang mendorong roda pertumbuhan. Dari dorongan inilah lahir apa yang disebut oleh Thorstein Veblen (1899) sebagai kelas senggang — kelompok sosial yang tidak bekerja secara produktif, tetapi hidup dari rente, investasi aset, dan status sosial.

Dalam karyanya The Theory of the Leisure Class, Veblen mengkritik keras logika ekonomi neoklasik yang meyakini bahwa manusia bertindak rasional dalam mengejar kesejahteraan. Ia menunjukkan bahwa perilaku ekonomi sering kali digerakkan bukan oleh kebutuhan, melainkan oleh hasrat untuk pamer status, gengsi, dan simbol sosial. Dalam masyarakat semacam itu, kerja fisik dianggap rendah, sedangkan ketidakproduktifan justru menjadi lambang kehormatan.

Fenomena yang dikemukakan Veblen lebih dari satu abad lalu kini menemukan relevansinya di era media sosial. Di zaman ketika konsumsi menjadi penopang ekonomi global, gaya hidup konsumtif telah menjelma menjadi indikator kemajuan. Barang mewah, liburan mahal, dan aktivitas hedonistik tampil sebagai ukuran kesuksesan. Konsumsi tidak lagi lahir dari kebutuhan, melainkan dari ilusi akan pengakuan sosial.

Akibatnya, struktur ekonomi menjadi rapuh. Pertumbuhan yang disangga konsumsi—bukan produktivitas—melahirkan ketimpangan dan daya beli semu. Di Indonesia, misalnya, pertumbuhan sekitar 5 persen beberapa tahun terakhir sebagian besar bersumber dari pariwisata, hiburan, dan gaya hidup kelas menengah-atas, sementara sektor produktif seperti investasi, ekspor, dan industri padat karya justru stagnan.

Dalam situasi semacam ini, ekonomi kehilangan arah moralnya. Ia tumbuh tanpa makna sosial, berputar dalam siklus keinginan tanpa akhir. Seperti dikatakan Veblen, masyarakat yang hidup dari kesenangan konsumtif sedang “mengonsumsi simbol status lebih banyak daripada nilai guna.” Fenomena ini bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan masalah nilai dan orientasi hidup.

Kritik terhadap situasi tersebut melahirkan kebutuhan akan paradigma baru — suatu kerangka ekonomi yang tidak bertumpu pada hasrat, melainkan pada nilai; yang tidak memuja konsumsi, melainkan memuliakan produktivitas dan keadilan sosial. Dalam konteks inilah muncul gagasan Zakatnomics (Purwakananta, 2018), sebuah sistem nilai ekonomi Islam yang berupaya menata kembali fondasi pertumbuhan berdasarkan prinsip tauhid, keseimbangan, dan kemaslahatan.

Zakatnomics memandang bahwa kesejahteraan sejati tidak lahir dari keinginan tanpa batas, melainkan dari kerja bermakna, sistem berkeadilan, dan distribusi yang manusiawi. Ia berdiri di atas empat pilar utama: Ekonomi Tauhid, Produktivitas, Ekonomi Halal dan Adil, serta Implementasi Zakat. Keempatnya membentuk sistem nilai yang menyatukan moralitas spiritual dan rasionalitas ekonomi dalam satu kesatuan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika