Meski tengah bepolemik hukum dengan Panji Gumilang, Ketua PP Muhammadiyah dan Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas tetap menulis khusus soal Pondok Pesantren Al Zaytun yang dipimpin Panji Gumilang. Anwar melalui tulisan yang dikirimkan ke redaksi Republika.co.id mengatakan bagaimanapun pesantren tersebut tidak punya masalah misalnya dengan hendak dibubarkan. Sebab, katanya yang punya masalah adalah Panji Gumilang. Pesantren tersebut harus tetap eksis.
Berikut tulisan lengkap Anwar Abbas tersebut yang dikirimkan pada Jumat sore kemarin (14/7/2023. Tulisan itu berjudul pendek saja yakni: Panji Gumilang dan Masa depan Al Zaytun, Berikut tulisannya:
Saya setuju dengan Menkopolhukam Moh Mahfud MD yang mengatakan bahwa lembaga pendidikan pondok pesantren Al Zaytun tidak akan dibubarkan. Ini karena yang namanya lembaga pendidikan tersebut telah bertugas membantu pemerintah dalam mencerdaskan rakyat dan bangsa.
Tetapi yang harus dipersoalkan dan perlu diselesaikan secepatnya oleh pemerintah memang adalah persoalan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh tokoh yang bernama Panji Gumilang yang selama ini telah memimpin pondok pesantren tersebut. Jadi yang harus diselesaikan sekarang dan secepatnya adalah masalah Panji Gumilang-nya bukan lembaga pendidikan Al Zaitun-nya.
Untuk itu saya menilai apa yang disampaikan Menko Polhukam tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi hasil kerja tim MUI tentang Al Zaytun tahun 2002 di mana tim tersebut pun telah merekomendasikan kepada pimpinan MUI untuk :
1. Memanggil Pimpinan Pesantren Al-Zaytun untuk dimintai klarifikasi atas temuan-temuan yang didapat dari investigasi Team Peneliti Ma’had Al-Zaytun MUI.
2. Dikarenakan persoalan mendasar Ma’had Al-Zaytun terletak pada kepemimpinannya, diharapkan Pimpinan Harian MUI dapat mengambil inisiatif dan langkah-langkah konkrit untuk membenahi kepemimpinan di Ma’had Al-Zaytun.
3. Pimpinan Harian MUI agar mengambil keputusan yang sangat bijak dan arif menyelamatkan lembaga Al-Zaytun dengan berdasarkan pada prinsip kemashlahatan umat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika