REPUBLIKA.CO.ID, Indonesia dianggap sukses besar dalam menggelar pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada 15-16 November 2022. Hal itu dibuktikan dengan berbagai pujian dan apresiasi dari para kepala negara yang hadir mengikuti kegiatan puncak Presidensi G20 Indonesia.
Seluruh kegiatan berlangsung lancar dan menghasilkan pernyataan bersama yang dinamai G20 Bali Leaders' Declaration. Meski begitu, sebenarnya ada satu sejarah terukir dari Pulau Dewata terlebih dulu.
Prestasi yang ditorehkan delegasi Indonesia tidak main-main. Untuk pertama kalinya, berlangsung KTT Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) di Bali pada akhir Agustus 2022. SAI20 menjadi terasa penting karena terselenggara pada era Presidensi G20 Indonesia.
Adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menginisiasi pertemuan tersebut. Namun entah mengapa. Kenyataannya, media seolah luput menyorot hasil kesepakatan yang tercipta di SAI20. Padahal, harus diakui jika terselenggarakannya SAI20 menandakan terobosan BPK dalam menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu lembaga pemeriksa kredibel kelas dunia.
Tentu saja, karena menjadi pionir maka sejatinya BPK sudah mengukir sejarah paripurna. Bagaimana pun, pertemuan selanjutnya tahun depan di India akan berpijak dari hasil kesepakatan yang dibuat di Indonesia.
Dalam KTT SAI20, para delegasi lembaga pemeriksa G20 berkumpul untuk membahas dan menyatukan pandangan tentang tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun, hanya 12 delegasi yang ikut dalam KTT SAI20. Itu pun delapan hadir secara fisik, dan empat negara memilih ikut KTT secara virtual.
Karena SAI20 baru dirintis, bisa dipahami jika belum seluruh anggota G20 mengirim peserta. Meski begitu, pelaksanaan SAI20 dapat dikatakan sukses besar. Apa pasal? Karena dari SAI20, peserta menyepakati agar seluruh anggota G20 bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta tata kelola sektor publik menjadi lebih baik lagi.
Menurut Ketua BPK, Isma Yatun, SAI20 yang pertama kalinya diselenggarakan menjadi ajang pengukuhan untuk meningkatkan engagement group di G20. BPK tidak lupa mendorong pemerintah bisa lebih bertanggung jawab dalam mengelola anggaran untuk kepentingan masyarakat.
Kontribusi paling nyata adalah SAI20 berhasil menciptakan dua kesepakatan utama. Pertama, yaitu aturan tata cara atau rule of procedure. Kedua, communique atau pernyataan bersama terkait percepatan pemulihan ekonomi dan dukungan bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan.
Oleh karena itu, BPK mengapresiasi kepada seluruh delegasi yang memberi masukan, kontribusi, dan berpartisipasi di berbagai tingkat pertemuan selama proses pembentukan SAI20 dan juga hasil yang tercapai. Seiring upaya berbagai negara berkompetisi untuk cepat pulih akibat hantaman pandemi yang membuat ekonomi kontraksi, tentu saja hal itu tidak bisa dilepaskan dari peran SAI20.
Memang masing-masing negara dihadapkan berbagai tantangan, baik aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Meski begitu, BPK mendorong seluruh delegasi untuk membantu pemerintah masing-masing dalam upaya gotong royong untuk bisa pulih bersama dan menjadi semakin kuat menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang.
Untuk mewujudkan itu, setiap negara membutuhkan langkah terukur yang dapat dipertanggungjawabkan. SAI20 memberi solusi dengan menghadirkan rule of procedure agar proses audit internal di sebuah negara dalam mengambil keputusan untuk pemulihan ekonomi dapat dilakukan lebih lancar dan pasti.
SAI20 menghadirkan aturan yang memberi arahan agar para pengambil keputusan bisa tetap mempertimbangkan risiko minimalis dalam mengelola pemerintahan. Sehingga, setiap kebijakan yang dikeluarkan tetap berpedoman pada transparansi dan akuntabilitas.
Satu lagi, diputuskannya komunike SAI20 juga bertujuan menunjukkan komitmen bersama tentang relevansi pertemuan tersebut kepada masyarakat, pemerintah, parlemen, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan begitu, ke depannya, pelaksanaan SAI20 mampu menjalin kolaborasi efektif di kalangan lembaga pemeriksa negara di komunitas G20, guna memastikan komitmen dan peran supaya rekomendasi yang dihasilkan dapat diterima seluruh anggota.
Yang jarang diingat orang. Komunike yang dihasilkan dari SAI20 dapat menjadi sumber kredibel serta rujukan independen dan objektif dalam mendukung G20 guna memastikan dan meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di lembaga sektor publik dan efektivitas program dan kebijakan mereka.
Untuk jangka panjang, pembentukan SAI20 akan mendorong inovasi peran lembaga audit negara dapat semakin diperkuat. Bagaimana pun juga, segala bentuk inovasi patut diapresiasi. Karena SAI20 ke depannya bakal memaksa seluruh anggota G20 untuk menerapkan tata kelola pemerintahan kredibel dan transparan yang memenuhi kaidah yang ditentukan.
Jika ada yang mencoba main-main untuk melenceng sedikit maka bakal dengan mudah ketahuan. Dampaknya, anggota SAI20 lainnya bisa menegur atau mengingatkan bagi pemerintah yang melanggar ketentuan untuk tegak lurus dalam menjalankan kesepakatan bersama.
Karena kalau satu komitmen diabaikan atau dicederai maka pemerintahan sebuah negara bisa tidak dianggap kredibel dan layak diabaikan ketika mencoba menyumbangkan gagasan. Sampai pada titik ini, BPK tidak bisa dielakkan sangat berkontribusi dalam menciptakan perbaikan tata kelola pemerintahan di kalangan anggota G20.
Ikuti Whatsapp Channel Republika