Oleh : Teguh Firmansyah*
REPUBLIKA.CO.ID, Setelah Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko, dan Bhutan, kini Indonesia disebut-sebut menjadi salah satu negara yang akan digaet untuk normalisasi dengan Israel. Adalah media Israel, Jerusalem Post yang menyebut Indonesia dan Oman akan menjadi negara selanjutnya.
Informasi itu diperoleh dari sumber diplomatik yang menyatakan pembicaraan dengan kedua negara telah memasuki babak baru. Bahkan normalisasi itu akan diumumkan sebelum Presiden AS Donald Trump yang selama ini jadi mediator, meninggalkan Gedung Putih pada 20 Januari. Menteri intelijen Israel Eli Cohen juga menyebut Indonesia dalam wawancaranya di Army Radio.
Namun, bukan kali ini saja, Indonesia dikaitkan punya hubungan dengan Israel. Pada 2018 lalu, media Israel lainnya Harretz melaporkan Indonesia akan menerima aplikasi turis visa dari Israel. Sesuatu yang kemudian dibantah oleh Pemerintah Indonesia.
Israel beberapa kali juga mengundang tokoh Indonesia ke Israel. Anggota dewan pertimbangan presiden Yahya Cholil Staquf, termasuk yang pernah menghadiri American Jewish Committee (AJC) Global Forum. Kehadiran Staquf menuai kecaman dan kontroversi, tak hanya dari dalam negeri tapi juga di Palestina. Fatah dan Hamas termasuk yang mengecam kehadiran Staquf.
Sejumlah wartawan Indonesia pun pernah diundang ke Israel pada 2016 silam. Foto para wartawan itu bersama PM Israel Benjamin Netanyahu viral dan menjadi perbincangan di publik dalam negeri. Jauh sebelum itu, Indonesia bahkan sempat disebut menjadi pembeli senjata dari Israel pada 1970-an dan 1980-an.
Semua langkah ini adalah bagian upaya Israel untuk mendapat sebuah pengakuan bahwa mereka benar-benar diterima semua warga dunia, termasuk dunia Muslim.
Bagi Israel, pengakuan Indonesia lewat normalisasi sangatlah penting sama halnya dengan Arab Saudi. Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar dan terbesar di Asia Tenggara. Indonesia juga memiliki peranan cukup penting di PBB, terutama dalam membela hak-hak Palestina. Indonesia berdiri di depan dalam mendorong terbentuknya negara Palestina dan mengecam keras aneksasi yang dilakukan oleh Israel.
Klaim-klaim Israel bahwa mereka sedang membangun hubungan dengan Indonesia adalah strategi yang cukup menguntungkan untuk mendapatkan pengakuan tersebut.
Peran Trump
Israel tidak bergerak sendiri. Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump dan tangan kanannya Jared Kushner bermain cukup penting dalam memediasi negara-negara Arab dengan Israel. AS memberikan tawaran-tawaran menarik agar negara Arab atau Muslim mau melakukan normalisasi dengan otoritas Zionis.
Sebut saja dengan Uni Emirat Arab, AS menawarkan penjualan senjata-senjata canggih termasuk jet teranyar F-35 yang hanya dimiliki Israel. Kepada Sudan, AS menawarkan pencabutan dari daftar negara teroris. Kemudian ke Maroko, Paman Sam memberikan pengakuan kedaulatan atas Sahara Barat yang dipersengketakan.
Tawaran-tawaran menggiurkan ini terbukti ampuh dalam upaya normalisasi tersebut. AS pun meyakinkan bahwa masih ada negara-negara lain yang masuk dalam daftar untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
Salah satu yang menjadi spekulasi adalah pertemuan menteri Indonesia dengan Presiden Donald Trump yang didampingi Jared Kushner baru-baru ini. Media-media AS melaporkan bahwa pertemuan itu di luar agenda. Tidak diketahui secara pasti, apakah pertemuan ini terkait upaya AS untuk melobi secara langsung sang menteri untuk normalisasi dengan Israel atau hanya agenda formal biasa.
Pengamat Timur Tengah yang juga pendiri Albalad.co Faisal Assegaf mengatakan bahwa pembicaraan antara pejabat Israel dan Indonesia sudah terjadi, meski dia tidak menyebutkan siapa yang melakukan pembicaraan itu. Menurutnya, Israel kali ini serius untuk mengupayakan membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Jika benar Trump mendekati Indonesia, dan klaim yang disampaikan oleh sumber diplomatik itu adalah benar, lantas apa yang akan ditawarkan AS ke Indonesia? Apakah sebatas tawaran ekonomi, atau ada konsesi-konsesi lain yang bisa menggoyahkan kedudukan atau posisi Indonesia terhadap Palestina saat ini? Jika iya, maka konsesi itu pasti sangatlah besar.
Namun pastinya, Presiden Joko Widodo telah membantah rumor rumor tersebut. Tidak ada upaya untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Posisi Indonesia sejak awal sudah jelas. Pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat dan solusi dua negara. Presiden Mahmoud Abbas bahkan telah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Jokowi.
Cost politik
Tidak sedikit cost politik yang harus dibayar jika Pemerintah RI mau melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Biaya politik pertama tentu saja penolakan dari berbagai pihak di dalam negeri.
Pengakuan terhadap Israel akan memicu gelombang besar aksi demonstrasi. Bukan tidak mungkin gerakannya bisa menyerupai aksi 212 atau lebih besar dari itu.
Bagi pemerintahan Jokowi, kondisi itu tentu sangat merugikan mengingat Indonesia sekarang sedang berjuang mengatasi beragam persoalan, termasuk penanganan Covid-19. Kasus Covid yang belum juga reda telah membuat kondisi ekonomi terpuruk. Sektor kesehatan juga terpukul. Jika beban persoalan ini ditambah, maka urusan di tanah air semakin ruwet dan akan sangat menyudutkan pemerintah.
Di sisi lain, normalisasi dengan Israel, membuat Indonesia mengingkari sikapnya yang tetap berpegang teguh untuk mendorong kemerdekaan Palestina.
Indonesia mendorong solusi dua negara sesuai keputusan PBB. RI juga mendukung Arab Peace Initiative yang disepakati pada 2002 lalu. Dalam perjanjian itu, negara-neigara Arab bisa menjalankan hubungan diplomatik dengan Israel bila masalah Palestina telah selesai dan Zionis tak lagi melakukan aneksasi.
Di berbagai pertemuan PBB, Kemenlu yang digawangi Retno P Marsudi menjadi salah satu yang terdepan dalam isu Palestina. Karena itu dengan melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut, sepertinya akan sangat sulit bagi pemerintah untuk mengikuti jalan yang diambil oleh Uni Emirat Arab atau Bahrain.
Hal yang paling mungkin, adalah menjalin hubungan-hubungan informal di luar kenegaraan, seperti lewat dialog kebudayaan atau business to business di sektor swasta. Meskipun, hal tersebut tetap menuai kontroversi karena bagaimanapun di mata publik Indonesia, Israel adalah negara penjajah yang merebut hak dan kedaulatan rakyat Palestina.
Guru Besar UI yang juga pakar hubungan internasional Hikmahanto mengatakan, Indonesia dan Israel sebenarnya sudah melakukan hubungan people to people (antarmasyarakat). Namun bila hendak diformalkan bisa menuai masalah.
Hikmahanto bercerita bagaimana almarhum Gus Dur saat menjadi Presiden RI banyak menuai protes ketika menyampaikan kebijakan akan menormalisasi hubungan dagang Indonesia dengan Israel. Padahal hubungan dagang yang dimaksud sama sekali berbeda dengan hubungan diplomatik.
Tidak terbayangkan bagaimana jadinya, jika normalisasi dengan Israel disepakati dan diumumkan oleh Donald Trump, presiden AS yang kalah di pilpres.
*) Penulis adalah jurnalis republika.co.id
Ikuti Whatsapp Channel Republika