Oleh: Muhammad Subarkah, Jurnalis Republika
Sebuah Whattsap dari politisi sekaligus pengacara Ahmad Yani mampir di handphone. Isinya singkat dan sederhana. Sebuah undangan deklarasi partai baru, yakni Partai Masyumi Baru.
Undangan ini tentu saja menarik, sekaligus juga menjadi pertanda untuk melangkapi beberapa keinginan pihak lain yang kini juga tengah merancang pendirian partai baru. Alasannya sama; muak dengan partai politik yang ada!
Rupanya, meski Pemilu 2024 masih jauh, suhu politik sudah memanas. Apalagi, para politisi itu tahu bahwa besok kemungkinan besar ada sosok presiden baru. Sosok itu sudah muncul dan digadang. Ada yang berusaha keras menghancurkan sosok Anies Baswedan, ada yang berusaha mengelus Ahok, ada yang berusaha keras menaikkan Puan Maharani dan Rismawati untuk menjadi posisi top popularitas. Sosok lain pun diam-diam sudah berusaha menaikkan rating popularitasnya.
Situsai ini jelas agak lucu. Presiden Jokowi baru saja dilantik, publik politik sudah saling mengintip. Pengamat hukum tata negara, DR Margarito, pada Kamis mengatakan, ini lucu bin ajaib. Seolah para politisi sudah tak menganggap sosok yang ada. "Mereka asyik dengan wacana politik baru. Mereka tampak mulai melupakan soal yang ada hari ini. Ini ciri permainan politik kekuasaan yang banal," katanya dalam sebuah perbicangan.
Namun, soal calon-mencalon presiden kali ini tak perlu dibahas. Hal yang jauh lebih esensial saat ini bagi umat Islam adalah soal pendirian partai politik baru. Beberapa pekan lalu, dalam Konggres Umat Islam Indonesia di Belitung, Din Syamsuddin melemparkan wacana perlunya ada satu parti persatuan Islam. Alasannya agar kekuatan politik Islam tak terpecah; bisa kuat seperti sapu sebab hanya akan lemah tercerai berai bila hanya berdiri per satu batang atau kelompok. Kekuatannya tak berguna hanya seperti sepotong lidi.
Nah, kebetulan besok siang (Sabtu, 7/3) digelar semacam deklarasi Partai Masyumi Baru. Acara ini dibungkus dengan "Silaturahim Nasional Keluarga Besar Anak, Cucu, Pecinta Masyumi". Acaranya digelar di Lantai 8 Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, di Kramat Raya, Jakarta Pusat.
Publik pun sudah ramai memperbicangkan acara itu. Seorang rekan aktivis yang mengelola Radio Politik, Adan Balfas, sudah menyatakan siap melakukan siaran langsung. "Ini sangat menarik. Kita lihat responsnya seperti apa. Kami akan siaran di sana selepas Sabtu siang besok," katanya.
Becermin dari gairah menyambut pendirian partai ituuntuk kesekian kali kita kembali bertanya, apakah menghidupkan Partai Masyumi yang dahulu dibubarkan Presiden Soekarno pada awal rahun 1960-an bisa efektif? Sebab, usaha yang sama juga pernah dilakukan proklamator Bung Hatta menjelang tahun 1970-an, pada masa awal setelah rezim Orde Lama jatuh. Hatta mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) yang tujuannya melanjutkan obesesi politik umat Islam akibat Masyumi dibubarkan. Hatta saat itu berkata, "Masyumi memang tidak selayaknya kalah. Ada apa dengan umat Islam?”
Namun, sayang, Partai PDII yang digagas Hatta tak mendapat izin oleh rezim Orde Baru. Kala itu sang penguasa terkena Islamofobia sehingga takut adanya partai Islam tersebut. Apalagi, sosok pendirinya tidaklah main-main, Bung Hatta. Rezim saat itu terkena sindrom curiga bahwa masih ada gerilya politik untuk kembali ke Piagam Jakarta.
Kemudian, pada pertengahan 1970-an, meski ada beberapa partai Islam dan nasionalis, penguasa Orde Baru memberlakukan "fusi" terhadap partai politik. Mereka membagi partai menjadi tiga, yakni partai pro umat Islam dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai nasionalis dan agama lainnya yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan partai tengah milik sang penguasa rezim yakni Golkar,
Pada kemudian hari partai tengah mampu berkuasa sangat lama, mencapai tiga dekade. Bahkan, obsesi saat itu ingin menjadi sebuah partai penguasa layaknya di Jepang yang terus dimenangkan olah satu partai secara terus-menerus. Golkar kini sudah menjadi partai berkibar-kibar di puncak singgasana politik kekuasaan.
Sebaliknya, fusi partai Islam di PPP dan partai nasionalis serta gabungan partai agama lainnya, PDIP, terpuruk total. Khusus untuk PPP terlihat hanya sebagai penggembira. Pada awal pendiriannya, pada Pemilu 1977, memang ada usaha keras "memompa" partai ini. Sosok cendekiawan Nurcholish Madjid yang sebelumnya sempat mengeluarkan jargon "Islam yes, partai Islam no" malah ikut sibuk berusaha "memompa" PPP atau membesarkan PPP agar tidak seperti ban kempis. Sosok raja dangdut Rhoma Irama yang saat itu tengah berada di puncak popularitas ikut mendukungnya.
Namun, usaha "memompa" PPP gagal total. Rezim dengan segala cara membonsai partai ini. Cara sederhana; bila di sebuah wilayah terlihat begitu masif pendukung PPP, wilayah itu tak kunjung mendapat perhatian pembangunan. Kala itu, menurut cerita orang tua yang tinggal di Cilandak Dalam, Jakarta, terkenal sebutan "gara-gara PPP menang di kampung ini maka jalan dibiarkan tak diaspal!"
Kegagalan politik struktural umat Islam berlanjut pascareformasi. Murid M Natsir, Yusril Ihza Mahendra, berusaha membangitkannya dengan mengibarkan Partai Bulan Bintang (PBB). Sayangnya, partai ini juga tak berumur panjang. Pada pemilu terakhir 2017, partai ini malah terlempar dari parlemen, tak mampu lolos dari ketentuan electoral threshold. Namun, ini masih lumayan karena ada satu kadernya yang saat ini masih berada di lingkar kekuasaan (meski dahulu sempat pindah ke Partai Golkar), Ali Muchar Ngabalin. Lelaki bersurban ini mampu mencerminkan keliatan kader seorang politisi yang dibentuk oleh para anak, cucu, dan pencinta Masyumi.
Pertanyaanya kemudian, apakah dengan adanya wacana membentuk satu partai yang merupakan gabungan aspirasi politik umat Islam oleh Din Syamsuddin dan pendirian Partai Masyumi Baru oleh Ahmad Yani dkk merupakan pertanda kesadaran politik masa kini kaum Muslim?
Untuk menjawabnya, lagi-lagi ada sebuah hal yang patut direnungkan, berangkat dari pernyataan DR Margarito, Kamis. Katanya, ini juga menjadi pertanda bahwa perjuangan umat Islam yang terkesan hanya menempuh lewat perjuangan sosial melalui ormas, misalnya NU dan Muhammadiyah, mengalami jalan buntu. Banyak yang menganggp tak optimal.
Mengapa begitu? Ini karena politik kekuasaan saat ini menentukan segalanya. Bahkan, hanya lewat politik itulah kekuasaan penggunaan uang didapatkan. Di luar itu, kekuatan ormas yang nyata berkutat langsung dengan kehidupan rakyat hanya menerima remah-remahnya. Ini tecermin dengan janji-janji politik masa kini kepada ormas yang hendak memberikan bantuan mencapai Rp 1,5 triliun. "Padahal itu duit yang ecek-ecek. Apalagi, itu ternyata masih hanya janji. Bahkan, terlihat kemudian janji bukan dibayar, malah janji dibayar dengan janji," kata Margarito menegaskan.
Akibatnya, kesadaran umat Islam pun terlecut. Kala bangsa ini yang begitu kokoh bisa disebut dikuasai oleh segelintir elite partai politik, munculah kekuatan lain untuk menandinginya. Uji coba ini menarik sekaligus menjadi tantangan umat Islam.
"Apakah umat Islam masih menganggap perjuangan sruktural tak penting? Ingat, pada hari ini keberadaan uang negara dan cara baginya hanya bisa didapat melalui kekuatan politik. Bahkan, jabatan penting pun dibagi atas prevelensi ini. Politik hari ini adalah segala-galanya. Ini kenyataannya hari-hari ini!," kata Margarito menegaskan.
Alhasil, dalam soal ini sebenarya sama saja mengacu pada ujaran filsuf kuno. Katanya, kekuasaan itu di dalam memicu perubahan sosial bisa berlari sangat cepat seperti kuda, sedangkan perubahan sosial melalui masyarakat selalu hanya berjalan lambat, bahkan melaju seperti siput!
Namun, baik kuda maupun siput kan berlari juga, ya? Tinggal pilih yang mana….
Ikuti Whatsapp Channel Republika