Oleh: Muhammad Subarkah, Jurnalis Republika

‘’Saya malu sama Orde Baru!” Ungkapan ini dinyatakan anggota DPR RI asal Papua Barat, Jimmy Demianus Idjie. Anggota DPR ini pidatonya tengah viral media sosial. Ratusan ribu orang telah menonton pidatonya di Youtube. Kala itu dia melakukan interupsi dan kemudian berpidato sembari menangis agar peserta sidang pemilihan MPR bijak. Jimmy menyerukan para anggota MPR segera mengakhiri aksi perebutan berebut pimpinan MPR. Lebih, baik ujar Jimmy memusatkan perhatian kepada soal Papua yang kini terasa makin gawat.

‘’Lebih baik kita kumpulkan perhatian dan dana ke sana. Percepat saja pemilihan ketua MPR-nya. Selain itu, para anggota MPR harus mau menyumbangkan dana dari kocek pribadinya. Kalau tidak dia itu pengkhianat,’’ kata Jimmy saat melakukan melakukan interupsi di sidang tersebut.

Nah, Jumat sore kemarin saya ngobrol dengan Jimmy sembari makan masakan Jepang yang banyak ikan dan sayuran di kawasan Kalibata. Di tengah keramaian suasana restoran ‘Ichi Ban’ Jimmy terus mengungkapkan kekesalannya atas situasi yang terjadi di Papua. Dia berkata keras dan marah atas munculnya situasi kekerasan di Wamena.

‘’Semua ini penyebabnya dari Jakarta sebenarnya karena kekerasan di Papua dari dahulu dan sekarang tak diselesaikan. Rekomendasi Komnas HAM atas adanya tindakan hukum atas pelanggaran HAM berat di sana tak jelas juntrungnya.’’

‘’Persoalan ini terus bertumpuk-tumpuk. Kekerasan Papua semenjak bergabung dengan Indonesia tak diselesaikan. Semua mengambang. Inilah yang akhirnya meledakan Wamena. Lagi-lagi banyak orang meninggal. Sebelumnya sudah terjadi di Digai dan Paniai, serta lainnya.  Istilahnya, lobang kekerasan terus bertumpuk di benak orang Papua, tak ada yang menutupnya. Maka akhirnya meledak dan semuanya rusak,’’ katanya Jimmy.

Bagi Jimmy yang anak Papua asli dari sebuah kampung di Maybrat, Sorong, Indonesia kini berkejaran dengan waktu. Ini membuat semua orang yang cinta negeri ini dituntut bekerja keras.’’Benny Wenda memang telah ditolak masuk ikut sidang PBB di New York kemarin. Tapi ingat, dukungan negara-negara di Pasifik kepada dia untuk membawa soal Papua di PBB bertambah. Bahkan kini negara di Afrika, Senegal, sudah ikut mendukungnya. Bayangkan kalau terus bertambah, Papua bisa menjadi soal di PBB nanti,’’ tegasnya.

Mantan aktivis mahasiswa yang dahulu sibuk ikut aktivis demontrasi ’98 untuk tuntut Soeharto mundur, dengan tegas kemudian meminta agar pemerintah dan pejabat politik di pusat segera tuntaskan masalah. Peta jalan baru perbaikan kondisi Papua harus digelar. Salah satunya yang paling kongkrit adalah segera merevisi UU Otonomi Khusus Papua. Mengapa? Karena UU ini tak menghasilkan kemajuan bagi Papua yang berati. Bahkan dalam banyak bermasalah dan terkesan tak serius dilaksanakan. Yang ada cuma sekedar pembagian keuangan saja.

‘’Saya ini mantan anggora DPRD Papua Barat dua kala kali bahkan sempat jadi ketua. Saya juga dua kali jadi anggota DPR RI mewakili Papua Barat dari partai PDI Perjuangan. Jadi saya tahu apa yang  terjadi,’’ kata Jimmy.

Bagi Jimmy, bila tidak direvisi UU Otsus Papua akan jadi bom masalah yang terpendam. Apalagi di Papua kini terjadi ledakan generasi muda yan terdidik. Mereka tahu apa yang tengah terjadi. Dan mereka kini benar-benar merasakan betapa sultnya mereka mencari kerja dan mengekpresikan hak politiknya. Misalnya, dalam pemilu 2019, posisi-posisi politik mulai jatuh ke tangan ‘orang lain’. Di Merauke misalnya kursi anggota DPRD tak ada orang asli Papua. Di Sorong pun jumlah anggota DPRD dari orang asli Papua sangat sedikit.

‘’Ini jelas bermasalah, terutama bagi anak-anak muda Papua itu. Belum lagi soal lain yakni masih minimnya orang Papua yang menjadi pengusaha. Selama hampir dua puluh adanya Otsus Papua minim sekali hasil kemajuan. Bila ini terus diacuhkan, maka generasi muda yang  terdidik dan jumlahnya sangat banyak itu akan berhasil digarap Benny Wenda dkk untuk ‘Merdeka’. Ingat gara-gara rusuh Papua, Benny Wenda yang sebelumnya bukan siapa-siapa, suka tidak suka kini sudah menjadi tokoh di kalangan orang Papua,’’ lanjut Jimmy.

Ditanya apa masalah yang paling urgen di atasi untuk mencegah meluasnya sikap ketidaksenangan pada berbagai hal yang berbau Indonesia di Papua, Jimmy mengatakan adalah lapangan pekerjaan terutama bagi generasi muda  terdidik itu. Mulai saat ini harus ada kebijakan merekrut mereka menjadi pegawai negeri sipil. Sebab, proses rekrutmen pegawai itu selama 20 tahun terakhir tak dilaksanakan secara masif.

“Kebijakan terakhir perekrutan orang Papua menjadi aparat negara secara masif dilakukan pada zaman Orde Baru. Saat itu Pak Harto mengeluarkan kebijakan membuka secara lebar orang Papua menjadi pegawai negeri. Bayangkan ini. Katanya Pak Harto diktator ternyata berjasa besar bagi orang Papua. Dan ini yang bagi saya menjadi ironi, sebab dahulu saya termasuk orang yang paling kencang melengserkannya. Saya di sini menjadi malu sama Orde Baru,’’ ungkapnya.

Selain itu Jimmy berbicara panjang mengenai berbagai hal di Papua. Dia mengungkapkan apa arti merdeka bagi orang —termasuk Papua — yang sebenarnya. Salah satunya adalah hidup bahagia dan merdeka sebagai manusia di dalam tanah dan negaranya sendiri. Merdeka katanya, tidak selalu identik dengan memisahkan diri secara terotorial. Contohnya sudah terjadi di Selandia Baru dengan soal suku Maori, di Kanada dengan orang Quebec, di Inggris dengan soal Irlandia, atau juga di Italia dan di Spanyol dengan soal separatisme di semenanjung Catalan.

‘’Lihat contohnya semua bisa diselesaikan secara baik-baik. Di Quebec misalnya di sana orang-orang malah boleh bicara pakai bahasa Prancis di tengah bahasa nasional negara itu yang memakai bahasa Inggris. Di Selandia baru juga ada aturan khusus bagi orang Maori di parlemen. Juga di Italia ada sebagai wilayah yang dibiarkan tetap berbahasa Jerman. Dan coba bayangkan di Irlandia, saking baiknya pemerintah Inggris kepada mereka, maka ketika Irlandia diadakan referendum ikut Inggris atau merdeka, mayoritas ternyata memilih tetap bergabung dengan Inggris. Juga di Aceh perdamaian bisa dicapai. Nah, bagi kami di Papua juga harus bisa begitu,’’ kata Jimly.

Akhirnya pada akhir perbincangan Jimmy mengakui, bila Papua merdeka juga belum tentu banyak orang akan mendapat kebahagian hidup.’’Contohnya saya saya saja yang gampang. Saya orang Maybrat. Sebelum Pepera dan ada pembangunan kalau ke Sorong harus jalan kaki sehari semalam. Belum lagi soal sekolah. Karena saya anak orang biasa, maka saya tak mungkin saat itu bisa sekolah karena pada zaman Belanda yang bisa sekolah adalah orang-orang tertentu. Jadi inilah yang dimaksud merdeka sejati itu. Para elit negara ini harus bisa meuwujudkannya dengan segera, kalau tidak maka Papua ke depan akan semakin berbahaya.’’

‘’Sekali lagi, meski sudah berlalu, saya malu sama Orde Baru!,’’ tandas Jimmy sembari berkemas akan segera terbang ke Sorong.

Lampu-lampu jalanan Jakarta terang menyala terang. ‘’Mudah-mudahan kampung dan tanah Papua ke depan suasana semakin terang dan bahagia,’’katanya.

Mobil pun menghambur dan berlari meninggalkan kemacetan Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika