REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Ikhwanul Kiram Mashuri
Tidak mudah menganalisis serangan militer Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Prancis ke Suriah pada Sabtu (14/4) dini hari waktu setempat. Masih sulit diprediksi hasilnya. Apa yang terjadi di Suriah selama tujuh tahun terakhir sangat pelik. Melibatkan banyak pihak.
Anehnya, meskipun Suriah merupakan negara Arab, tidak ada satu pun negara Arab lain yang terlibat langsung dengan konflik di negara yang dahulu pernah menjadi pusat pemerintahan Khalifah Umayah itu.
Bahkan, sikap negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab—22 negara dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa—pun terpecah menjadi tiga kubu. Satu kubu menentang rezim Presiden Bashar Assad, kubu lain mendukungnya, dan berikutnya adalah kubu netral. Yang terakhir ini menganggap apa yang terjadi di Suriah adalah urusan dalam negeri mereka. Tidak boleh ada intervensi.
Tujuh tahun lalu, ketika negara-negara Arab dihantam angin beliung revolusi rakyat untuk menentang rezim penguasa otoriter bin diktator, Suriah adalah salah satunya. Revolusi rakyat itu kemudian dikenal dengan Musim Semi Arab alias the Arab Spring atau al-Rabi’ al-Araby. Disebut demikian lantaran terkandung harapan rezim diktator-otoriter akan digantikan dengan sistem demokrasi yang lebih baik.
Beberapa rezim pun jatuh: Presiden Tunisia Zainal Abidin bin Ali, Presiden Mesir Husni Mubarak, pemimpin Libya Muammar Qadafi, dan Presiden Yaman Ali Abdullah Soleh. Sedangkan di Suriah, Presiden Assad bisa bertahan hingga sekarang.
Yang terjadi di Suriah pada awalnya hanyalah aksi-aksi demonstrasi jalanan menentang kekuasaan rezim Assad. Aksi-aksi ini semakin membesar dan kemudian berkembang menjadi kelompok-kelompok bersenjata. Dari sinilah awal munculnya konflik yang ternyata berkepanjangan hingga kini. Konflik yang lalu berubah menjadi perang saudara.
Perang saudara ini kemudian diperparah atau tepatnya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikalis dan teroris. Bahkan, sebuah kelompok yang menamakan diri Islamic State of Iraq and Syria alias ISIS sempat mendeklarasikan sebuah negara di wilayah luas di Suriah dan Irak. Bagi para teroris, wilayah-wilayah konflik memang menjadi tempat subur buat persemaian gerakan mereka.
Yang berbahaya dari ISIS dan kelompok-kelompok radikalis-teroris, mereka sangat aktif merekrut para ‘jihadis’ dari berbagai negara. Termasuk dari negara-negara Barat sekali pun. Gerakan dan sasaran mereka pun bukan lokal, tapi sudah mendunia. Bagi kelompok ini, siapa pun yang menghalangi gerakan atau bahkan berbeda ideologi dengan mereka dianggap sebagai musuh.
Dari sini bisa dipahami bahwa berbagai aksi atau serangan teroris bukan hanya menyasar negara-negara Arab dan Islam (berpenduduk mayoritas Muslim), tapi juga berbagai kepentingan negara-negara Barat. Bahkan aksi teror sering mereka lakukan di negara-negara Barat itu sendiri.
Aksi-aksi kelompok ISIS tentu saja meresahkan masyarakat internasional. Mereka sangat kejam dan bengis, misalnya tega memenggal kepala atau membakar hidup-hidup mereka yang dianggap musuh. Sebuah koalisi besar dengan anggota 40 negara pimpinan AS pun dibentuk. Tujuannya, untuk menghabisi ISIS.
Dari sinilah awal mula masuknya kekuatan asing di Suriah. Mereka yang pada mulanya bertujuan memerangi ISIS, pada perkembangannya ternyata membawa agenda sendiri-sendiri.
Rusia misalnya, berkepentingan untuk kembali menancapkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Pengaruh yang selama beberapa dekade didominasi AS dan negara-negara Barat, sejak Uni Soviet bubar.
Rezim Presiden Assad yang nasibnya sudah di ujung tanduk lantaran terdesak oposisi pun menyambut gembira uluran tangan Presiden Rusia Vladimir Putin. Bahkan Assad pun rela dijadikan boneka oleh Putin, demi mempertahankan kekuasaannya.
Selain itu, rezim Assad juga menerima baik kehadiran milisi Iran di Suriah. Iran tampaknya berkepentingan untuk mempertahankan rezim Assad, untuk membuka jalur Syiah Iran-Irak-Suriah-Lebanon (Hizbullah). Presiden Assad adalah Syiah, sementara mayoritas rakyat Suriah adalah Sunni.
Berbeda dengan Turki—yang selama ini ingin mendongkel kekuasaan rezim Assad dan mendukung oposisi—juga mempunyai kepentingan di Suriah. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkali-kali menuduh gerakan kelompok Kurdi yang ingin mendirikan negara sendiri terpisah dari Turki berlindung di kantor-kantong Kurdi di Suriah. Untuk tujuan ini, Erdogan pun rela ‘bermain mata’ dengan Presiden Putin dan Presiden Iran Hassan Rouhani.
Bahkan pada Rabu (4/4) pekan lalu, ketiga pemimpin—Erdogan, Putin, dan Rouhani—telah menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Ankara. KTT ini dimaksudkan untuk saling berbagi peran dan tidak saling mengganggu keberadaan militer dan milisi dari tiga negara ini di Suriah.
Sementara itu, peran negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab sangat terbatas di Suriah. Meskipun sebagian besar mereka mendukung oposisi dan menginginkan pergantian rezim Assad, keterlibatan mereka secara langsung tidak ada.
Dukungan mereka sebatas dana, pasokan senjata, dan pernyataan sikap politik. Ini antara lain karena negara-negara Arab disibukkan dengan masalah regional mereka sendiri, di antaranya pengucilan terhadap Qatar.
Bagaimana dengan AS dan negara-negara Barat lainnya? Mereka selama ini merupakan ‘pelindung utama’ dari negara-negara Arab, terutama negara-negara kaya Teluk, yang mengkhawatirkan pengaruh Iran yang semakin besar di Timur Tengah. Mereka sejak awal juga sangat getol memerangi kelompok teroris ISIS. Beberapa negara Barat, seperti Prancis dan Inggris, paling sering mendapat serangan para teroris ini.
Setelah ISIS di ambang kehancuran dan nyaris habis keberadaan mereka di Suriah dan Irak, peran AS dan negara-negara Barat pun mulai berkurang. Bahkan Presiden AS Donald Trump sempat menyebut akan menarik semua pasukannya di Suriah, yang justru menjadi kekhawatiran negara-negara Arab Teluk. Apalagi, yang kemudian menonjol adalah peran Rusia, Iran, dan Turki.
Serangan senjata kimia yang paling mematikan yang dilancarkan rezim Assad ke wilayah Douma, Gouta Timur, pinggiran Damaskus, pekan lalu, menjadi alasan buat AS dan sekutunya untuk kembali berperan di Suriah. Apalagi, serangan senjata kimia ini sudah dilakukan rezim Assad untuk kesekian kalinya dan menewaskan ribuan warga.
Yang terjadi kemudian, ketiga negara—AS, Inggris, dan Prancis—harus berhadap-hadapan langsung dengan tiga negara lainnya—Rusia, Iran, dan Suriah (rezim Assad). Adu kekuatan sedang berlangsung.
Dari perang diplomasi dengan saling memveto di DK PBB, perang pernyataan dengan penyebutan setan, binatang, penjahat, hingga perang sesungguhnya yang melibatkan persenjataan paling canggih dan mematikan yang dapat diproduksi oleh manusia.
Kita belum tahun siapa yang akan menjadi pemenang. Kita belum tahu bagaimana pada akhirnya masa depan Suriah. Yang kita tahu rakyat Suriahlah yang menjadi korban.
Mereka menjadi korban perang saudara, korban keganasan ISIS dan kelompok-kelompok teroris, korban senjata kimia rezim Assad, dan korban berbagai senjata canggih yang dilancarkan oleh negara-negara besar.
Lebih dari separuh warga Suriah (14 juta jiwa sebelum konflik) kehilangan tempat tinggal serta hidup di pengungsian dan reruntuhan gedung-gedung yang hancur. Jutaan lain hidup terlonta menjadi imigran dan entah apa lagi penderitaan mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika