Selasa 17 Oct 2017 08:34 WIB

Tajuk Republika: Dengarkan Perintah Rakyat

Pengisi acara memerihakan acara pesta rakyat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubenrur DKI Jakarta Anies-Sandi di halaman Balaikota, Jakarta, Senin (16/10) malam.
Foto: Republika/Prayogi
Pengisi acara memerihakan acara pesta rakyat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubenrur DKI Jakarta Anies-Sandi di halaman Balaikota, Jakarta, Senin (16/10) malam.

REPUBLIKA.CO.ID, Hari ini, Selasa (17/10), warga DKI Jakarta resmi dipimpin oleh pasangan gubernur-wakil gubernur yang baru. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mulai memimpin setiap elemen masyarakat Ibu Kota, kota terkompleks di negara ini, dari kantornya.

Tidak sekadar memimpin, pasangan Anies-Sandi mengajak warga Jakarta yang untuk bekerja membangun satu gerakan bersama. Sebuah pendekatan baru yang berbeda dari pemimpin Jakarta sebelumnya, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, yang menekankan kalau mereka adalah 'pelayan warga'.

Penekanan ini sudah sering disampaikan Anies-Sandi dalam periode kampanyenya. Ia ulangi lagi dalam pidato politiknya yang pertama kali kemarin. Pidato politik di halaman Balai Kota DKI Jakarta, dihadiri ribuan warga juga diselingi pekik 'Allahu Akbar' berkali-kali dari warga.

Anies menegaskan, gubernur bukanlah sekadar administrator atau sekadar penyedia jasa bagi warga. "Tapi untuk bisa melakukan, bekerja sama dengan warga, berkolaborasi, merancang dan pelaku pembangunan."

Implementasinya yang paling dekat adalah mengembalikan muruah musyawarah di tengah warga. Bentuk fisiknya berupa menghidupkan lagi majelis-majelis warga yang mengurus berbagai hal. Anies menekankan, Jakarta tidak boleh sekadar perintah gubernur dari atas sampai ke bawah. "Dengarkanlah perintah rakyat!".

Pidato gubernur DKI yang baru kemarin memberikan banyak pesan penting arah pembangunan Jakarta lima tahun ke depan. Pertama, misalnya, Anies banyak mengutip pesan bijak dari berbagai suku bangsa: Batak, Madura, Aceh, Minangkabau, Minahasa, untuk menggambarkan bagaimana berwarnanya etnisitas di Ibu Kota.

Kemudian, dalam pidato terpisah saat serah terima, Anies menegaskan birokrasi Pemerintah Provinsi Jakarta, tidak bergantung pada pemimpin. Anies berjanji akan terus mengabdi bersama para birokrat Jakarta.

Ini tentu pernyataan menarik, karena kita tahu birokrasi pada masa Jokowi-Ahok, Ahok-Djarot pendekatan yang dilakukan tergolong keras. Mutasi atau pemecatan mudah terjadi, lelang jabatan nonaparat sipil negara dilakukan. Kita berharap, masuknya Anies-Sandi justru makin membuat kinerja birokrat Jakarta semakin baik dan bisa dirasakan secara nyata oleh warga.

Kita juga menyambut baik bahwa pidato dibuka dengan pesan persatuan. Anies mengajak pemilih Pilkada DKI Jakarta yang kemarin sempat tercerai karena merapat ke kubunya dan kubu Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat untuk bersatu kembali. Merajut dan mengikat energi untuk membangun kota bersama-sama.

Pesan terpenting pidato kemarin dirumuskan Anies dkk dalam frasa 'keadilan sosial'. Gubernur Jakarta yang baru menjabarkan keadilan sosial harus hadir bagi seluruh warga Jakarta. Bukan keadilan namanya, Anies menyitir pidato Bung Karno, kalau itu hanya untuk segelintir golongan, bangsawan, orang kaya, perhimpunan, korporasi, dan lainnya.

Kemudian, kita melihat Anies membawa penggalan 'kolonialisme'. Rakyat Jakarta, menurut Anies, merasakan dari dekat dan di depan mata kolonialisme itu. Ia lalu meng-kita-kan warga Jakarta sebagai kelompok pribumi yang ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme. Jakarta yang merdeka berarti saatnya warga menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme, kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di Ibu Kota!" kata Anies dengan intonasi meninggi. Bagian ini disambut pekik, \"Allahu Akbar\" dan tepuk tangan warga. Semua merasa setuju.

Membawa sentimen pribumi-nonpribumi ini dalam pidato, kita merasa ada kontradiktif dengan bagian pertama pidatonya soal bersatu dan merajut kebersamaan kembali. Namun, kita mahfum, kesenjangan ekonomi memang tinggi di Ibu Kota. Rasio gini Jakarta melebihi rata-rata nasional. Warga mengakui mencari kerja sukar. Lapangan kerja terbatas. Apalagi, bagi kelompok yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah.

Sebagai pusat bisnis Jakarta memang dikuasai oleh segelintir kecil kelompok yang menguasai sebagian besar kapital yang berputar. Tanpa sebuah gerakan intervensi sosial dan ekonomi yang masif, status quo ini akan amat sukar berubah. Artinya, struktur sosial warga Jakarta akan terus seperti ini. Dan ini yang ingin diubah Anies-Sandi.

Kita berdoa dan berharap, arahan Anies-Sandi kemarin bisa diwujudkan dalam program yang bisa dijalankan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement