REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Hazliansyah/ Redaktur Hiburan dan Gaya Hidup ROL
Maret menjadi bulan yang penting dalam dunia seni di Indonesia, khususnya film dan musik. Setelah menetapkan tanggal 30 Maret sebagai Hari Film Nasional, beberapa hari yang lalu pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2013 juga menetapkan 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional.
Pemilihan tanggal 9 Maret bukannya tanpa dasar. Di tanggal itu, pencipta lagu Indonesia Raya, Wage Rudolf Soepratman dilahirkan. Pemilihan tanggal tersebut memiliki nilai historis sangat tinggi. Karena Indonesia Raya merupakan lagu negara, lagu yang membakar rasa persatuan dan kesatuan, lagu yang menjadi identitas kebangsaan Indonesia.
Presiden menyatakan penetapan bertujuan untuk meningkatkan apresiasi terhadap musik Indonesia, meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi para insan Indonesia, serta untuk meningkatkan prestasi yang mampu mengangkat derajat musik Indonesia secara nasional, regional, dan internasional.
Sontak hal itu disambut suka cita insan musik di Indonesia. Terutama para musisi yang tergabung dalam Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI). Ketua Umum PAPPTRI, Tantowi Yahya, mengatakan, keputusan ini telah dinanti pihaknya sejak lama. Tepatnya sejak era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 1993.
Lalu pertanyaannya kini, akankah penetapan Hari Musik Nasional dapat membuat musik di Indonesia keluar dari permasalahan yang ada?
Harusnya iya. Penetapan Hari Musik Nasional harusnya menjadi kebangkitan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada di dunia musik Indonesia.
Pemerintah sudah seharusnya tidak menjadikan Hari Musik Nasional hanya sebagai seremonial. Hanya sebagai simbol bahwa pemerintah memiliki perhatian terhadap musik di Indonesia. Karena permasalahan musik yang ada di Indonesia cukup pelik.
Hal yang paling dikeluhkan masyrakat --khususnya pelaku industri musik tanah air-- tentunya adalah pembajakan. Berbagai macam usaha coba dijalankan para musisi untuk menentang pembajakan. Mulai dari membentuk gerakan untuk menghargai musik dan sebagainya, namun semua itu tidak memberikan dampak yang maksimal dalam menekan angka pembajakan.
Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) bahkan melansir, kerugian dari pembajakan musik secara digital menimbulkan kerugian minimal Rp 2 Miliar di tiap tahunnya. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat tiap tahunnya jika tidak ada langkah serius dari pemerintah bersama pihak terkait untuk masalah ini.
Pembajakan sendiri memiliki kaitan yang erat dengan pendapatan yang diterima musisi. Akibatnya, tidak jarang musisi yang enggan berkreasi. Maka tidak jarang kita melihat adanya keseramagan tema yang dihasilkan para pelaku di industri musik Indonesia.
Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, karena Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya manusia yang sangat kreatif. Tidak jarang musisi Indonesia mendapat sambutan hangat di luar negeri. Sebut saja macam Nidji yang berhasil menjadi band Indonesia pertama yang manggung di stadion milik Manchester United, Old Trafford. Bahkan salah satu lagu merkea, Liberty Victory berkumandang jelang pertandingan MU beberapa pekan lalu.
Permasalahan lainnya adalah keberadaan lagu untuk anak-anak. Anak-anak di Indonesia justru tumbuh dengan lagu yang tidak sepatutnya.
Masih banyak permasalahan lainnya yang merundung musik di Indonesia. Untuk itu keberadaan Hari Musik Indonesia harus benar-benar dijadikan tonggak kebangkitan musik di Indonesia.
Sekali lagi, pemerintah harus serius dalam menangani masalah ini. Sama halnya dengan film, musik juga berada di dua kementerian. Yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua kementerian ini harus lebih erat bekerjasama dan berkomunikasi untuk menjalankan tugas-tugas mereka.
Sehingga makna dari Hari Musik Nasional benar-benar terealisasi, tidak hanya sebagai seremonial yang menunjukkan pemerintah seolah peduli dengan seni dan budaya di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika